Organda Siap Koordinir Anggota Perbaiki Jalan Lingkar Selatan, Bupati Kotim: Sekarang Kita Bisa Terbitkan Surat Resminya

IST/BERITA SAMPIT - Ini salah satu dampak kerusakan jalan lingkar selatan, membuat kendaraan angkutan melebihi tonase badan jalan, melintas di jalur dalam Kota Sampit.

SAMPIT – Seperti apa yang diinginkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kotawaringin Timur (Kotim), bahwa jika ada surat resmi dari Pemerintah Daerah, mereka siap mengkoordinir anggota untuk membantu perbaikan jangka pendek jalan lingkar selatan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kotim Supian Hadi mengatakan, jika memang dari Organda dan anggota telah siap, Pemerintah secepatnya bisa mengeluarkan surat resmi yang diminta.

“Kita koordinasi dengan mereka sudah apa enggak menyiapkan, bukan Organda yang siap, tapi perusahaan yang digandeng Organda sudah siap nggak. Kalau memang mereka siap, hari ini pun kita bikin suratnya,” kata Supian Hadi, Jumat 22 Januari 2021.

BACA JUGA:   Hasil Pertemuan DPRD Kotim Dan Pemprov, Dinas PUPR Kalteng Gelontorkan Rp 10 Miliar Untuk Jalan Lingkar Selatan

Sebelumnya, Organda menyatakan siap mengkoordinir anggotanya dengan sistem konsorsium, tapi bantuan untuk perbaikan jangka pendek ini harus benar-benar ada suratnya dari Pemerintah.

Namun, Organda juga meminta, untuk bantuan perbaikan jangka pendek selain anggota Organda, juga harus melibatkan pihak investor lainnya, seperti Perusahaan Besar Sawit (PBS) dan juga pengusaha angkutan galian C.

“Yang menggunakan jalan ini bukan hanya anggota kami, tapi truk-truk dari perkebunan dan juga angkutan pasir juga banyak, dan mereka juga harus terlibat. Kalau memang sistem konsorsium, kita siap mengkoordinir anggota untuk membantu,” kata Sekretaris Organda Kotim, Bahrudin.

BACA JUGA:   Sekolah Buka Pembelajaran Tatap Muka, Murid Mengaku Senang

Perbaikan jalan lingkar selatan yang kerusakannya hampir mencapai 3 Km, meski pun sifatnya sementara tetap akan memakan biaya yang tidak sedikit, walaupun nantinya jalan itu akan dibangun permanen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Walaupun sifatnya penimbunan sementara, tetap saja anggarannya tidak sedikit, ini butuh melibatkan semua pihak pengusaha dan investor yang angkutannya menggunakan jalan itu,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id).