Kementerian Kominfo dan Dewan Pers Berkolaborasi Membuat Duta Perubahan Perilaku

Ilustrasi

JAKARTA – Melihat pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Widodo Muktiyo, mengatakan Kominfo menyambut dengan senang hati dan sukacita, karena ini betul-betul satu refleksi ulang tahun para insan pers yang sekian panjang sejarahnya menjadi salah satu pejuang mencetuskan kemerdekaan bangsa, sehingga dulu disebut pers berjuang.

“Pers yang punya fashion sangat kuat untuk membangun negara yang merdeka. Pers juga bertanggung jawab bersama-sama dengan semua steakholder untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya,” sebutnya dalam dialog Indonesia Bicara di TVRI, 20 Februari 2021 malam.

Di tengah pandemi Covid-19 yang dirasakan semua sektor dan lapisan, menurut Widodo, adalah tantangan baru. Dimana potret transformasi masyarakat termasuk di dalamnya adalah kehidupan dunia pers yang menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, steakholder dan masyarakat. Dimana Pers berperan penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tetkait situasi yang sedang berlangsung.

“Semoga di HPN 2021 tidak mengurangi kekhitmatan, tidak mengurangi esensi, dimana pers tetap menjadi pilar keempat didalam demokrasi, bersama-sama dengan pemerintah pada khususnya untuk menangani Covid-19. Karena edukasi publik sangat ditentukan peran serta media atau pers bersama-sama dengan stakeholder lainnya untuk masyarakat agar mau adanya perubahan perilaku dan ini yang sekarang sedang di konsolidasikan antara semua stekholder untuk melawan Covid-19,” katanya pada saat berdialog di acara Indonesia Bicara TVRI di TVRI, 20 Februari 2021 malam.

Terkait dengan peran pers di tengah pandemi covid 19, jelang pelaksanaan HPN yang 2021, Dirjen Komenterian Kominfo ini memaparkan, pemerintah saat ini sedang melakukan akselerasi transformasi digital. Dari sisi kehadiran pemerintah menyediakan infrastruktur untuk komunikasi bisa berjalan antar steackholder dan masyarakat ini dilakukan.

“Sudah ada 70.670 desa/kelurahan yang sekarang ini teraliri wi-fi, bisa 4G dan ini akan dikembangkan lagi dalam 2 tahun ke depan. Masih ada 9.113 yang nanti akan difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk bisa pada akhir 2022 seluruh kepulauan di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, bisa melakukan interkoneksi, berhubungan dengan level 4G,” ungkapnya.

Bagian penting yang akan menopang peradaban nilai-nilai budaya masyarakat dan kemudian menjadi tol virtual yang bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik, Dikatakan Widodo, Kominfo sudah membuat 7.634 layanan internet gratis untuk public service, sehingga masyarakat bisa leluasa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi secara free.

“Saat ini kami memahami betul, dunia pers juga mengalami situasi yang sulit dan juga mengalami krisis di tengah pandemi Covid-19. Ini tidak hanya krisis bangsa tapi juga krisis korporasi, bahkan krisis individu,” katanya.

Widodo juga menyampaikan, untuk membangun satu tatanan kehidupan pers yang sama-sama dengan pemerintah mengatasi bersama-sama, Kominfo juga sudah berkolaborasi membuat Duta Perubahan Perilaku. Bersama Dewan Pers.

Sedikitnya, 4.300 jurnalis/wartawan diminta bergabung di tim komunikasi publik untuk bersama-sama memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi, agar supaya masyarakat teredukasi untuk bersama-sama melawan Covid-19.

“Hal-hal seperti ini menjadi penting di tengah situasi saat ini memang diperlukan informasi yang sehat, informasi yang aman dan juga mengurangi informasi yang nuansanya Hoaks. Jadi kami juga perlu kami sampaikan sampai hari ini berita-berita yang hoax terkait dengan Covid-19 saja, jumlahnya sudah lebih dari 1360,” ungkapnya.

Artinya apa, lanjut Widodo, pada satu sisi kita mengedukasi, meliterasi publik terhadap fenomena digital. Media atau pers sangat berperan untuk mengedukasi, termasuk mensosialisasi supaya masyarakat bisa mencegah penularan Covid-19.

“Ini yang kemudian harus kita maknai bersama-sama agar antara dunia pers, masyarakat pers dengan pemerintah, bersama-sama mendidik masyarakat menuju pada tatanan yang lebih baik. Jadi pandemi ini kita ambil positifnya, supaya kita segera cepat mengadaptasi. Karena memamang adaptasi ini bagian penting untuk menuju pada peradapan yang lebih maju dan lebih baik,” paparnya

Pemerintah sendiri sudah menyebutkan, bahwa ada banyak cara yang telah dilakukan untuk mendukung pers di tengah pandemi covid 19. Salah satunya adalah dengan melibatkan wartawan untuk menjadi duta perubahan perilaku.

Terkait bagaimana perhatian pemerintah melihat rutemap dari pers selama pandemi maupun pasca pandemi nantinya, Widodo mengatakan, selain program yang sudah dijalankan, pihaknya juga memberikan satu jaminan bahwa ekspresi yang ada, baik di dunia virtual maupun di dunia media lama atau konvensional dijamin dan aman.

Artinya ada ruang kepada masyarakat untuk bisa mengekspresikan dan saling mengedukasi.

“Karena di era digital ini semua orang bisa mengedukasi, bisa menjadi indikator dan juga kita sesuai dengan undang-undang 1945 pasal 28. juga memberikan kebebasan berekspresi. Itulah yang mejadi bagian penting dari pilar ke empat demokrasi dalam HPN ini,” terangnya.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya buat masyarakat, lanjut Widodo, adalah kesadaran memahami betapa literasi digital ini mempunyai karateristik yang berbeda. Sehingga masyarakat harus betul-betul memahami apa-apa yang disampaikan itu berada dalam koridor atau aturan yang untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan.

“Inilah yang kemudian menjadi penting. Oleh karena itu, pada satu sisi kita menjamin adanya kebebasan keterbukaan, tapi pada sisi lain bahwa etika, tanggung jawab itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” katanya.

Ditambahkan Widodo, didalam HPN prinsipnya bagaimana membangun co eksistensi antara media yang lama dengan media yang baru, bersama-sama memberikan kontribusi terhadap situasi bangsa yang sedang menghadapi Covid-19 ini.

“Kita bangun ekosistem, termasuk Kominfo berkolaborasi intens dengan para pimred untuk bisa mempunyai tujuan yang sama, agar tatanan kehidupan kita lebih pada tatanan yang lebih maju lebih beradab,” tutupnya.

(jun/beritasampit.co.id)