Mahfud MD: Perlu Dilakukan Inovasi Dalam Upaya Pencegahan Karhutla

IST/BERITA SAMPIT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Perihal Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 serta Antisipasi Karhutla Periode Puncak Kemarau Tahun 2021, secara virtual melalui video conference dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 9 Februari 2021.

Rapat Koordinasi Khusus dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Deputi Bidang Klimatologi Herizal mewakili Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia.

Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan, bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) terus menerus menekankan pentingnya upaya pencegahan dan pembakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi penanganan Karhutla secara menyeluruh oleh semua pihak, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Mahfud MD juga meminta agar melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan tindakan pencegahan dan early warning, penetapan siaga darurat lebih dini, reward and punishment, perbaikan dan penataan ekosistem, peninjauan lapangan, mengajak masyarakat untuk turut mencegah karhutla dan sinergitas Pusat dan Daerah.

BACA JUGA:   Bamsoet Kembali Raih Penghargaan Parliament of The Year

“Sesuai dengan Arahan dari Presiden RI, dalam penanganan Karhutla diletakan pada bobot kewaspadaannya dalam menghadapi musim kemarau yang akan mengakibatkan Karhutla serta melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam upaya pengendalian Karhutla, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 tentang Karhutla dan disitu terdapat penugasan untuk setiap Kementerian dan Lembaga serta Kepala Daerah agar aktif melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, menindaklanjuti arahan Presiden, perlu dilakukan inovasi-inovasi, terobosan, langkah-langkah kebijakan yang mempercepat atau mempermudah upaya pencegahan Karhutla seperti mendorong untuk peningkatan pencetakan desa mandiri sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, hubungan swasta, masyarakat dengan lahan hutan dan perkebunan, pembukaan lahan tanpa bakar untuk membuat diversifikasi jenis produksi lahan masyarakat berbasis desa seperti perikanan, peternakan, hutan sosial.

BACA JUGA:   Pemprov Kalteng Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022

Selanjutnya, efektivitas dan kecepatan proses dalam pemanfaatan dana siap pakai dalam teknik dan mekanisme yang lebih mudah bagi pemda dan bagi satgas provinsi serta dukungan untuk satgas Kabupaten/Kota, dukungan dana kontingensi bagi jajaran TNI dan Polri dalam rangka kegiatan satgas Provinsi/Kabupaten/Kota, dukungan kesiapan Pemerintah Daerah bagi satgas Provinsi dengan DBH dan mungkin pengembangan dana insentif daerah dalam mengatasi karhutla yang sudah bisa dimulai tahun 2021 ini, penyiapan dan antisipasi pelayanan kesehatan, penyiapan pengendalian informasi publik di tingkat Nasional dan Daerah, penyempurnaan sistem deteksi dini, ritme iklim, modifikasi cuaca sepanjang tahun.

Terakhir, tahun 2020, sebagaimana arahan Presiden telah dilakukan uji coba langkah untuk pencegahan karhutla yang lebih permanen melengkapi langkah monitoring hotspot dan patroli, yaitu dengan teknik modifikasi cuaca dikombinasikan dengan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan kesadaran hukum masyarakat atau paralegal pada lokasi-lokasi yang sangat rawan. (Hardi/beritasampit.co.id).