Target Swasembada Beras di Kotim Bisa Gagal, Ini Masalahnya

JUN/BERITA SAMPIT - Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, usai menyampaikan keluhan petani terkait pupuk bersubsidi kepada awak media di aula utama gedung dewan, Rabu 24 Februari 2021.

SAMPIT – Sejumlah petani di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluh karena diwajibkan membeli pupuk non subsidi untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Wakil Ketua I DPRD Kotim, Rudianur, mengungkapkan bahwa dirinya menerima laporan dari beberapa kelompok tani di wilayah selatan terkait hal tersebut. Menurutnya tidak ada kejelasan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian setempat, terkait kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Saya tegaskan dan berharap, bahwa petani hari ini butuh bantuan dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pupuk. Karena ada indikasi, pupuk bersubsidi itu dibagikan ke petani juga harus membeli yang non subsidi. Maka dari itu petani merasa keberatan dan hasilnya apabila petani tidak bisa mengambil pupuk itu, maka wilayah selatan, khususnya ketahanan pangan kabupaten Kotawaringin Timur tahun depan tidak akan bisa sukses,” kata Rudianur, Rabu 24 Februari 2021.

BACA JUGA:   RDTR Wilayah Selatan, Bima Santoso : Tidak Berdampak Pada Daerah Industri

Dipaparkan politisi partai Golkar ini, bahwa laporan petani tersebut sudah diterimanya sejak satu bulan yang lalu. Bahkan saat ini petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya cukup mahal. Selain kesulitan mendapatkan subsidi para petani juga kesulitan mendapatkan BBM untuk hand tractor.

“Kami minta pupuk subsidi segera dikucurkan dan instansi terkait dapat memberikan solusi kepada petani, sehingga petani tidak menuggu-nunggu. Sebab untuk masalah pupuk cukup tersedia, tapi petani diminta untuk membeli yang non subsidi. Ini yang menjadi keberatan petani,” imbuhnya.

BACA JUGA:   Bupati Kotim Akan Kaji Ulang Soal Retribusi Parkir

Disisi lain tambahnya, para petani diminta untuk membeli pupuk non subsidi karena ada ketentuannya dari pemerintah. Diakui Rudianur, bahwa dirinya belum melihat peraturan tersebut.

“Ada sebagian bilang itu adalah peraturan pemerintah yang mewajibkan mereka harus membeli pupuk non subsidi. Saya belum melihatnya. Keluhan petani ini sangat bertolak belakang dengan harapan Pemerintah Daerah. Sementara pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menargetkan swasembada beras untuk Kotim. Kalau seperti ini kan gagal nantinya,” ungkapnya. (Jun/beritasampit.co.id).