PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengapreasiasi sinergitas Pemerintah, TNI dan Polri, lembaga usaha, akademisi, media dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pasalnya, kasus Karhutla di Kalteng dalam dua tahun terakhir ini berhasil turun sebanyak 12.311 hektare. Pada tahun 2019 dengan luas lahan terbakar 13.099,21 hektare, dan berhasil turun pada tahun 2020 yaitu dengan luas lahan terbakar 787,96 hektare.
“Hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak semoga di Tahun 2021 dan seterusnya kita dapat mewujudkan komitmen dan target kita bersama untuk Kalteng Bebas Kabut Asap,” kata Sugianto Sabran dalam apel gelar sarana dan prasarana pengendalian karhutla, di halaman Kantor Gubernur Kalteng, Kamis 4 Maret 2021.
Dalam pengendalian karhutla tahun 2021 ini sebanyak 8.312 orang personel dikerahkan, yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Brigdalkar KPH, Manggala Agni, MPA/TSAK/BPK dan TAGANA.
Bahkan didukung juga dari Operasi Udara melalui usulan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang pembiayaannya ditanggung dari dana APBD Provinsi Kalteng melalui belanja tak terduga (BTT) mencapai Rp 100 Miliar, Dana Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sugianto mengatakan, bahwa prioritaskan upaya pencegahan melalui deteksi dini, monitoring areal rawan hotspot dan titik api, pemantauan kondisi harian di lapangan. Monitoring infrastruktur dan pengawasan harus sampai level bawah dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa dalam penanganan karhutla.
“Ajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi terus menerus kepada masyarakat. Cari solusi yang permanen agar korporasi dan masyarakat membuka lahan dengan tidak membakar. Terus lanjutkan penataan ekosistem gambut dalam Kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan,” pungkasnya.
Sugianto menegaskan, jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan terlambat sehingga api sulit dikendalikan. Tegakan hukum tanpa kompromi, berikan sanksi yang tegas sehingga ada efek jera. Pemerintah Kabupaten dan Kota harus segera menentukan Status Keadaan Darurat Bencana Karhutla di daerahnya masing-masing dan membentuk Satgas Penanganan Darurat Karhutla sampai tingkat kelurahan dan desa.
“Saya memahami betul bahwa tugas dan tanggung jawab saudara-saudara semua cukup besar dan sangat mulia. Kita percaya bahwa kebakaran hutan dan lahan bisa kita cegah karena sebagian besar disebabkan oleh karena faktor manusia sehingga pendekatan secara intensif kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan menjadi kunci utama dalam keberhasilan kita bersama,” jelasnya. (Hardi/beritasampit.co.id).
