Pencegahan dan Mitigasi Prioritas Dalam Penanganan Bencana

RAKORNAS VIRTUAL : IST/BERITA SAMPIT - Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri saat mengikuti Rakornas PB yang digelar oleh BNPB secara virtual dan diikuti di Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 5 Maret 2021.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran diwakili Sekretaris Daerah Fahrizal Fitri mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual. Fahrizal Fitri ikuti kegiatan ini dari Ruang Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 5 Maret 2021.

Rakornas PB tahun 2021 tersebut diselenggarakan selama lima hari, dari 3 sampa 5 Maret 2021 dan dilanjutkan 9 dan 10 Maret 2021, yang dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Acara hari ke-3 yang dihadiri Fahrizal Fitri hari ini merupakan panel bagian dari Rakornas PB dengan tema  knowledge sharing hidrometeorologi basah – banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan hidrometeorologi kering – kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Selama 5 tahun terakhir Indonesia telah mengalami sedikitnya 70.532 kejadian bencana. Statistik dari kejadian bencana tersebut menunjukkan 97,7 persen bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung dan tanah longsor.

Kepala BNPB Doni Monardo dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pencegahan dan mitigasi bencana guna memerangi risiko menjadi prioritas dalam rangka penanganan bencana sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Oleh karena itu seluruh kegiatan yang kita lakukan ini adalah upaya bersama manakala terjadi bencana di berbagai daerah dengan jenis yang berbeda-beda maka kita harus lebih siap lagi,” katanya

BACA JUGA:   Kutuk Teror Tempat Ibadah, HNW Desak RUU Perlindungan Tokoh Agama Segera Disahkan

Menurut Doni, Indonesia termasuk negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh World Bank. Kerugian akibat bencana kebakaran tahun 2015 mencapai USD 16,1 Milyar. “Sebuah angka yang besar sekali dibandingkan ketika bencana tsunami di Aceh kerugian ekonominya kira-kira USD 7 Milyar,” pungkasnya.

Dirinya berharap prestasi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tetap dapat dipertahankan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan kebijakan strategi terbaik dari kementerian atau lembaga dalam upaya penanganan bencana sesuai tugas masing-masing. Kata dia, kebakaran hutan dan lahan merupakan hal yang terjadi sejak dahulu dan berulang setiap tahun di beberapa wilayah di Indonesia.

“Pada tahun 2020 luas lahan terbakar turun 82 persen, yaitu seluas 296.942 Ha, dibandingkan tahun 2019 yang seluas 2,6 Juta Ha. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang luar biasa di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, transportasi, sosial hingga politik. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Ketua MPR Minta Pemberlakuan Tilang Elektronik Diterapkan di Seluruh Wilayah Indonesia

Selanjutnya, terkait dengan pedoman Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Mahfud menegaskan, Presiden memerintahkan kepada semua yang ditunjuk di dalam Inpres tersebut untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah RI, yang meliputi kegiatan Pencegahan terjadinya karhutla, Pemadaman karhutla (misal dengan water bombing), dan penanganan pasca karhutla.

Kemudian untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Inpres Nomor 3 Tahun 2020 juga menjelaskan hal-hal teknis lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai pihak terkait.

Adapun hadir sebagai tokoh implementasi dari Rakornas hari ke-3 masing-masing, Gubernur Riau, Gubernur Kalbar, Gubernur Kalsel, dan Bupati Sumedang. Sementara itu, hadir mendampingi Fahrizal Fitri, antara lain Asisten Bidang Administrasi Perekonomian Pembangunan Nurul Edy, Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah – Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Provinsi Kalimantan Tengah, Darlianjsah serta perwakilan dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di Palangka Raya. (Hardi/beritasampit.co.id).