Gubernur Kalteng Minta Semua Daerah Segera Bentuk TPAKD

RAKOR : Hardi/BERITA SAMPIT - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat menghadiri rakor TPAKD Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Hapakat Kantor OJK Kalteng, Senin 8 Maret 2021.

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menghadiri rapat koordinasi (rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Hapakat Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, Senin 8 Maret 2021.

Dalam rakor tersebut juga di hadiri oleh Bupati dan walikota se Kalteng melalui virtual dan secara langsung. Saat memberikan sambutan Sugianto Sabran mengatakan, sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rakornas TPAKD akhir tahun lalu, kita diminta untuk melakukan cara-cara yang extraordinary, inovatif dan cepat dalam menjalankan segala kebijakan dan program yang ada.

Program tersebut seperti, Peningkatan Literasi Keuangan melalui cara yang inovatif, Mendorong peran kelompok-kelompok usaha, Penguatan Infrastruktur Keuangan Daerah yang agresif, dan Peningkatan tingkat Inklusi Keuangan melalui produk dari Lembaga keuangan yang dapat diakses masyarakat luas.

“Untuk dapat mewujudkan harapan dari Presiden, maka program TPAKD harus berjalan secara merata di seluruh daerah. Oleh karena itu, pembentukan TPAKD perlu dilakukan di seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar percepatan dan akselerasi berbagai program peningkatan akses kepada masyarakat dapat lebih optimal,” ucapnya.

Sugianto mengatakan sampai dengan saat ini, telah terbentuk lima TPAKD dari seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seperti TPAKD tingkat Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah, TPAKD Kabupaten Katingan, TPAKD Kabupaten Kotawaringin Timur, TPAKD Kabupaten Kotawaringin Barat, dan TPAKD Kota Palangka Raya.

“Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada daerah-daerah yang telah berinisiatif untuk melakukan pembentukan TPAKD ini dan saya juga sangat menunggu pembentukan TPAKD oleh daerah-daerah lain yang belum memiliki. Selain itu Saya menyadari bahwa terdapat keterbatasan dan tantangan dalam pembentukan maupun pelaksanaan tugas dari tim ini. Namun demikian, hal tersebut dapat diantisipasi dengan pembuatan rencana kerja yang matang, pelaksanaan koordinasi secara rutin dan berkala, serta pelaksanaan kegiatan yang konsisten dalam rangka memastikan efektivitas pencapaian program TPAKD yang telah direncanakan,” tegasnya.

BACA JUGA:   Japnas Kalteng Bawa Angin Segar Ditengah Pandemi Covid-19

Sugianto menambahkan pada tahap awal, pembuatan program atau rencana kerja yang dilakukan oleh seluruh Tim TPAKD sangatlah krusial dan penting, karena hal tersebut yang nantinya akan menjadi acuan oleh seluruh Pengurus dan Anggota TPAKD, sesuai dengan Program Tematik (Roadmap) TPAKD tahun 2021 sampai 2025 sebagai berikut.

Pada tahun 2021, program tematik TPAKD lebih difokuskan pada akselerasi pembukaan rekening tabungan atau pembiayaan yang mudah, cepat dan berbiaya rendah, antara lain melalui digitalisasi produk atau layanan keuangan, Kemudian pada tahun 2022, dilanjutkan dengan akselerasi pemanfaatan produk atau layanan keuangan digital.

Sedangkan pada tahun 2023, program tematik difokuskan pada pengenalan variasi produk Lembaga Jasa Keuangan, yang dimulai dengan akselerasi pemanfaatan produk atau layanan keuangan Syariah, Tahun 2024, difokuskan dengan akselerasi pemanfaatan produk/layanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), dan Pada tahun 2025, dilanjutkan dengan akselerasi pemanfaatan produk atau layanan Industri Pasar Modal.

“Perumusan program kegiatan ini tentunya harus memiliki hasil yang dapat mempercepat akses keuangan yang nantinya dapat mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menyesuaikan dengan fokus pengembangan dan sektor unggulan di masing-masing daerah. Namun pada intinya, program tersebut harus menuju pada pengembangan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sehubungan dengan dukungan terhadap pengembangan serta pembiayaan sektor atau cluster tertentu seperti tambak udang, perkebunan kopi atau sektor lainnya, termasuk memfasilitasi akses digitalisasi bagi UMKM, Pemerintah Daerah dapat menghubungi Lembaga Jasa Keuangan yang juga tergabung dalam anggota TPAKD, seperti Perbankan contohnya, karena saya yakin pihak Lembaga Jasa Keuangan juga pasti memiliki program untuk pengembangan pada sektor-sektor prioritas tersebut.

“Saya berharap dengan adanya TPAKD ini, koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dapat berjalan dengan lebih lancar, sinergitas program dapat terlaksana dengan lebih baik sehingga impact yang dirasakan masyarakat dapat lebih besar lagi,” harapnya.

BACA JUGA:   BI Kalteng Dorong UMKM Manfaatkan Digitalisasi

Gubernur juga meminta para Kepala SOPD yang tergabung dalam TPAKD, dapat melakukan penganggaran untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan percepatan akses keuangan, sehingga program tersebut dapat dilakukan oleh seluruh pihak terkait, tidak terbatas pada salah satu anggaran atau salah satu anggota TPAKD saja.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa program telah terbentuk dan terlaksana dengan baik, antara lain program Kredit Melawan Rentenir (KPMR) “UMKM Berkah” dan program Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar) sebanyak 20.000 rekening.

“Saya secara khusus mengapresiasi Bank Kalteng yang sukses menginisiasi program kredit melawan rentenir dan Kejar 20.000 rekening tersebut dan saya harap program ini dapat terus berjalan secara multi years. Program tersebut dapat diadopsi oleh TPAKD dengan modifikasi sesuai kebutuhan,” ucapnya.

Program-program tersebut seperri pemberian subsidi bunga KPMR melalui penempatan dana dengan suku bunga rendah pada Bank atau BPR Daerah oleh pihak Pemerintah Daerah untuk penyaluran kredit khusus UMKM, sehingga suku bunga kredit yang disalurkan kepada masyarakat menjadi lebih terjangkau lagi.

Sedangkan untuk program Kejar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 411/687/ADBANG/2020 tentang Satu Rekening Satu Pelajar yang intinya meminta seluruh Bupati dan Walikota untuk mendukung dan memonitor pelaksanaan Program Kejar dimaksud.

“Oleh karena itu sekali lagi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, saya sangat mengharapkan TPAKD ini dapat terbentuk di Kabupaten lainnya termasuk melakukan penganggaran pelaksanaan program kerja, sehingga koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan akses dan pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan dapat berjalan lebih lancar. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini,” harapnya.

(Hardi/Beritasampit.co.id)