SAMPIT – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mulai mengambil langkah-langkah membangun pabrik kelapa sawit milik daerah. Hal itu agar pengembangan sektor usaha perkebunan masyarakat dapat ditampung oleh daerah.
“Selama ini kita hanya mengejar PAD dari sektor usaha kecil masyarakat dan itu hasilnya sedikit, kenapa tidak bikin pabrik dan kebun sendiri, dikelola untuk mendapatkan pemasukan kas daerah dan membiayai pembangunan, selain itu masyarakat juga diuntungkan,” kata Juliansyah, Senin 15 Maret 2021.
Pabrik kelapa sawit itu nanti pengelolaanya bisa dilakukan di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor ini juga akan mampu mendongkrak PAD Kotim kedepan jika dilaksanakan dengan baik.
“Pemerintah sudah seharusnya melirik bidang usaha pengelola hasil perkebunan, karena dasar hukum usaha itu sudah ada berupa peraturan daerah sedangkan untuk BUMD Kotim pun sudah ada tinggal dijalankan saja,” ungkap Juliansyah.
Ia menjelaskan, pembangun pabrik kelapa sawit yang dikelola oleh pemerintah kabupaten tersebut akan banyak membawa manfaat ke depan selain untuk mendongkrak PAD namun juga menyelamatkan petani kelapa sawit lokal.
“Pabrik ini nantinya dapat membantu petani lokal untuk menjual hasil panen kebun sawit secara mudah, tidak seperti terjadi sekarang, karena itu saya mendorong kepada pemerintah kabupaten untuk merealisasikan hal itu, jika belum mampu mandiri, maka BUMD bisa bekerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.
Perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit juga tidak perlu takut tersaingi dengan pabrik kelapa sawit yang akan dibangun pemerintah daerah, karena targetnya adalah sawit milik petani rakyat sehingga tidak mengganggu perusahaan.
Dia mengatakan perkebunan kelapa sawit di Kotim selama ini belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap daerah. Pasalnya, kontribusinya justru lebih banyak masuk ke pemerintah pusat.
(im/beritasampit.co.id).
