Impor Beras di Tengah Panen Raya Dinilai Membuka Buruknya Tata Kelola Pemerintahan

Anggota Komisi VI DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah. (dok: pribadi).

JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan bahwa rencana pemerintah untuk impor beras sebanyak 1 juta ton tahun ini tidak tepat.

Pasalnya, menurut Ema, data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri diprediksi meningkat pada masa panen raya dari Maret hingga Mei mendatang.

“Jadi, kebijakan itu tidak tepat, karena memang kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi. Apalagi bulan Maret – April adalah musim panen raya di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Ema, Rabu, (17/3/2021).

Ketua DPP PPP itu juga membantah klaim Kementerian Perdagangan yang menyebut impor beras tidak akan menjatuhkan harga gabah.

“Kenyataannya berbeda dengan di lapangan. Hanya dengan wacana impor beras saja harga gabah di petani sudah jatuh di angka Rp 3.500 per kilogram bahkan ada yang lebih rendah,” imbuh Ema.

BACA JUGA:   DPR Apresiasi Pencapaian Menko Airlangga Atas Penghargaan dari Pemerintah India

Berdasarkan data Perum Bulog, hingga 14 Maret 2021, di Gudang Bulog masih tersimpan 883.585 ton beras yang terdiri 859.877 ton stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.

Dari jumlah stok CBP itu ada 106.642 ton beras hasil impor 2018 yang telah mengalami penurunan mutu, sehingga harus dicampur (oplos) dengan beras baru agar bisa dikonsumsi. Pada 2018 Bulog mengimpor 1.785.450 ton yang sebagian masih tersisa hingga saat ini.

“Ini membuktikan bahwa selama ini impor beras memang tidak sesuai dengan data kebutuhan dalam negeri. Beras yang masih ada saat ini perlu segera disalurkan ke pasar dan masyarakat agar jumlah beras yang mengalami penurunan mutu tidak bertambah banyak,” cetus Ema.

BACA JUGA:   Effendi Simbolon: Label Teroris Terhadap KKB Papua Tidak Selesaikan Masalah

Politisi yang berasal dari Dapil Jawa Timur VIII itu menilai kebijakan Impor beras di tengah stok masih melimpah tersebut menunjukkan buruknya tata perencanaan dan kelola pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan.

Ema bilang data Kementerian Perdagangan berbeda dengan data Dirjen Tanaman Pangan dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian pertanian yang menyebut produksi dalam negeri masih mencukupi kebutuhan.

“Kami meminta sebaiknya pemerintah membuka data ke publik mengenai stok beras dan jumlah kebutuhan nasional, apakah impor dibutuhkan atau tidak. Sehingga publik dapat menilai dan pemerintah transparan dalam mengambil kebijakan,” pungkas Ema Umiyyatul Chusnah.

(dis/beritasampit.co.id)