JAKARTA– Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini belum memberikan kepastian apakah pelaksanaan ibadah haji tahun ini bisa digelar atau tidak. Tahun lalu, Pemerintah Indonesia tidak mengirim jamaah haji ke Arab Saudi karena pemerintah setempat tidak membuka akses masuk dari negara lain akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi uzur syar’i, memang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajiban haji.
“Apakah hari ini uzur syar’i Corona ini sudah hilang atau belum, ini masalahnya. Kalau lihat dari statistik, itu belum hilang,” ujar Gus Jazil dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center Parlemen Senayan, Jumat, (9/4/2021).
Dialog dengan tema ‘Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021’ tersebut dihadiri Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi.
Mesti belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi, namun Gus Jazil berharap agar Kementerian Agama, bisa melakukan lobi tingkat tinggi kepada Pemerintah Arab Saudi, sehingga pelaksanaan haji tahun 2021 segera dilaksanakan.
“Sebab, jika harus kembali ditiadakan seperti tahun lalu maka jumlah antrean calon jamaah akan semakin panjang,” tandas Gus Jazil.
Selain antrian panjang, politikus PKB itu bilang kepastian keberangkatan jemaah haji akan mempengaruhi persiapan yang dibutuhkan. Mengingat rombongan haji merupakan delegasi bangsa yang membawa nama baik negara, serta berpengaruh terhadap citra Indonesia di tingkat internasional.
Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah RI bisa memperjuangkan kuota haji agar tidak dikurangi, meskipun Pemerintah Arab Saudi berencana memberlakukan pembatasan jumlah jamaah haji untuk melindungi keselamatan jamaah.
“Urusan haji ini adalah urusan diplomasi. Misalnya kuota itu urusannya diplomasi. Bapak Zainut (Zainut Tauhid Sa’adi) sebagai Wakil Menteri Agama dikatakan canggih jika kuotanya bertambah. Jadi ada sisi yang lain namanya sisi diplopatik antara Indonesia dengan Arab Saudi,” tutur dia.
Gus Jazil juga berharap agar Pemerintah tidak menaikkan biaya haji dengan alasan biaya protokol kesehatan (prokes).
“Saya mendengar juga tapi masih selentingan, akan ada tambahan biayanya karena soal kesehatan dan lain-lain, mestinya jangan tambah biaya. Itu kan urusan penyelenggara, kenapa buka. Kita nggak tahu ada corona, masalahnya Anda (Pemerintah) menjadi pelayan, penyedia, penyedia jasa, apapun risikonya ya jangan tambah,” tuturnya.
Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kepastian keberangkatan jemaah asal Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2021.
Hanya saja, Zainut mengaku hingga kini belum ada jawaban pasti dari pemerintah kerajaan Arab Saudi menyangkut pelaksanaan ibadah haji, termasuk soal kuota yang diberikan kepada tiap-tiap negara.
“Pemerintah terus berusaha melobi pihak-pihak yang berkompeten terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya pemerintah kerajaan Saudi dan dubes Saudi di Indonesia.
Tetapi, lanjut dia, belum ada jawaban dan kepastian menyangkut pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Bukan hanya dengan Indonesia, sampai saat ini belum ada satu negara pun yang memperoleh kepastian tentang pelaksanaan haji tahun 2021.
“Jadi kami belum bisa memberi jawaban kepada masyarakat terkait pelaksanaan ibadah haji. Apalagi menyangkut jumlah jamaah yang akan diberangkatkan,” pungkas Zainut Tauhid Sa’adi.
(dis/beritasampit.co.id)
