PANGKALAN BUN – Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Ahmadi Riansyah mengatakan, bahwa pro dan kontra terhadap sesuatu aturan itu biasa.
Hal tersebut, disampaikan Wabup saat dikonfirmasi beritasampit.co.id terkait adanya tanggapan dari dua anggota DPRD Kobar, yang kurang setuju terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran.
Seperti diketahui Gubernur Kalteng telah mengeluarkan surat edarar Nomor.443.1 /40/Satgas Covid-19, tanggal 13 April 2021 tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang telah beredar pada 15 April 2021 ke seluruh Kabupaten/kota se-Provinsi Kalteng.
“Pemkab Kobar sudah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak dinas terkait, untuk membahas menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Kalteng, dan sudah sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa sebelum tanggal 7 Mei 2021 Pemerintah membolehkan kepada masyarakat untuk mudik lebaran sedini mungkin,” kata Wabub, usai Acara.
Dengan adanya peraturan melalui Surat Edaran Presiden dan Menteri Perhubungan, bahwa 7 Mei s/d 19 Mei 2021 tidak ada mudik lebaran, maka Gubernur pun sama sebelum tanggal 7 Mei 2021 membuat Surat Edaran, tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang telah beredar pada 15 April 2021 ke seluruh Kabupaten/kota se-Provinsi Kalteng.
Surat Edaran Gubernur tersebut, bukan berarti mau menjebak masyarakat, tetapi justru untuk melindungi masyarakat Kalteng agar tidak tertular virus corona alias Covid-19. Dan nanti mulai tanggal 7 Mei sampai dengan 19 Mei 2021, tidak ada lagi yang mudik lebaran.
“Jadi sudah sesuatu hal yang wajar kalau ada pro dan kontra, yang penting sekarang mari kita cegah bersama Covid-19, dengan tetap semangat setiap hari mentaati protocol kesehatan,” pungkasnya.
(beritasampit.co.id).
