PURUK CAHU – Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran melalui dana desa dengan angka yang sangat besar.
Namun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan, belum signifikan. Pasalnya, pengelolaan dana desa diwarnai dengan banyaknya penyimpangan akibat lemahnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.
Sekretaris Komisi I DPRD Murung Raya (Mura) H. Mariyanto, mengatakan, problem ini tidak sedikit aparat dana desa yang terjerat kasus hukum akibat salah salah kelola anggaran. Bahkan, untuk nilai penyimpanan dana itu sendiri tidak sedikit.
“Itu semua terjadi karena salah kelola anggaran. Apa sih yang terjadi di desa itu sehingga terjadi salah kelola anggaran, Kebanyakan kepala desa tidak mampu membaca anggaran itu,” ungkapnya, Jumat 23 April 2021.
Menurut politisi PPP itu, perangkat desa, terutama kepala desa kerap melakukan penyimpangan dengan beragam modus. Antara lain dengan melakukan penggelembungan harga, laporan fiktif, dan pembengkakan anggaran.
“Dana desa diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah di desa, terutama terkait dengan kemiskinan. Namun, filosofi tersebut belum sepenuhnya terwujud lantaran rendahnya SDM perangkat desa,”tuturnya.
Dia melanjutkan, banyak sekali penyimpangan terjadi karena ketidaktahuan perangkat desa, terutama kepala desa dalam penganggaran. Banyak yang salah dalam penyusunan program, pembuatan RAB, estimasi, dan lain-lain.
Maka oleh karena itu, Mariyanto mendukung penuh agar setiap perangkat desa di Kabupaten Mura tingkat SDMnya terus diperkuat.
Sehingga, pengetahuan dan wawasan perangkat desa itu harus mumpuni, dalam membina mereka memang tidak bisa seketika dilakukan setidaknya ada upaya nyata dari pihak-pihak terkait.
(Lulus/beritasampit.co.id)
