PALANGKA RAYA – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) datangi Kantor Wakil Rakyat Provinsi Kalteng membahas terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Kalteng Nomor 443.1/40 Satgas Covid-19 tentang ketentuan khusus perjalanan orang masuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa Pandemi Covid-19
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotim Bidang Kesejahteraan Rakyat Anang Kapeliyus menjelaskan bahwa, kedatangan pihaknya ke DPRD Provinsi terkait dengan Surat Edaran dari Gubernur Kalteng tersebut, mengingat banyak dari kalangan mahasiswa/Pelajaran dari daerah Kalteng yang menempuh pendidikan di luar Kalimantan yang ingin datang untuk berlibur.
Dikatakan bahwa, hampir semua orang tua mengeluh dengan adanya surat edaran tersebut sebenarnya itu satu-satunya jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi karena ini masih adanya musibah yang melanda negeri ini.
“Kita juga sangat menyangkan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur, karena tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, kalau ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu masyarakat akan mengerti dan paham dengan edaran itu,” Terang Anang Kapeliyus, kepada Berita Sampit di Ruang DPRD Kalteng. Senin 26 April 2021
Lebih lanjut Politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu pun menambahkan bahwa, banyak mahasiswa/pelajar dari Kalteng dari luar pulau Kalimantan yang ingin datang ke daerah namun tidak mempunyai biaya yang cukup untuk membayar tes RT-PCR tersebut karena terlalu mahal.
Mereka juga tidak punya biaya yang cukup besar, selain itu juga kalau tes RT-PCR 900 sementara beli tiketnya sudah Rp. 600-700 ribu bahkan Rp. 800.000 tiket pesawatnya, dari banyak hal yang memang perlu di tinjau oleh gubernur.
“kami juga berharap itu menjadi harapan kita, bahwa mahasiswa kita yang di luar daerah Kalteng ini sangat banyak, kalau antigen aja mereka bisah lakukan karena itu lebih murah. Lagi pula kita melihat sekarang vaksin juga tidak menjamin gitu kan, kami juga sudah selesai semua vaksin,” lanjut Anang Kapeliyus.
Dengan itu dirinya berharap bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada mereka yang kebetulan dari luar daerah yang tidak mampu ketika saat menghadapi libur lebaran, sebenarnya pihaknya datang ke DPRD Provinsi untuk meminta kejelasan terkait dengan kebijakan tersebut.
(M.Slh/Beritasampit.co.id)
