PALANGKA RAYA – Anggota Komisi III DPR RI, Agustiar Sabran, melakukan kunjungan reses masa persidangan III tahun sidang 2020/2021 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Yudikatif adalah mitra kami, dan dalam kesempatan reses ini, kami bertemu untuk memperkuat sinergi antara satu dan lainnya,” kata Agustiar, di Palangka Raya, Kamis 29 April 2021.
Agustiar menyampaikan, banyak hal yang dibahas bersama Kepala Kejati Kalteng Iman Wijaya beserta jajaran, termasuk berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.
Melalui sinergi yang baik ini, pihaknya ingin pelaksanaan pembangunan di Kalteng bisa semakin optimal pada berbagai sektor dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Selain itu, Agustiar juga menyampaikan, salah satu yang menjadi fokus pihaknya adalah mendorong agar masyarakat di wilayah Kalteng benar-benar mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan seiring perkembangan pembangunan di daerah.
“Seperti halnya pada sektor perkebunan, agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya melalui plasma, sehingga tingkat kesejahteraan pun meningkat,” ujar Agustiar yang juga Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut. Seperti dilansir dari Antara.
Karena itu, perusahaan maupun pihak investor diminta dapat benar-benar bersinergi dengan masyarakat dan membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan maupun perekonomian di daerah.
Selanjutnya, ia juga meminta semua pihak bersama-sama peduli dengan lingkungan sekitarnya dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi tanggung jawab bersama, tak hanya pemerintah, namun juga masyarakat maupun pengusaha atau investor yang ada di Kalteng.
Kepala Kejati Kalteng Iman Wijaya mengatakan, dalam kesempatan kunjungan reses tersebut pihaknya banyak bertukar pikiran mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi setempat.
Iman menjelaskan, pihaknya siap bersinergi dengan semua pihak termasuk dengan Komisi III DPR RI dalam hal ini salah satu anggotanya Agustiar Sabran.
Selain itu, pihaknya juga mengharapkan dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki, yakni seperti pembaharuan gedung kantor yang dinilai sudah perlu dilakukan.
“Kami juga menyampaikan kinerja di sini, termasuk dalam hal penanganan perkara-perkara yang ada di provinsi setempat,” ujarnya.
(BS-65/beritasampit.co.id)
