DPRD Mura Tegaskan Perusahaan Swasta Wajib Bayar THR Pekerja

IST/BERITA SAMPIT - Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, Rumiadi, SE.,SH.,MH.

PURUK CAHU – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan perusahaan-perusahaan wajib membayar tunjangan hari raya (THR) para pekerjanya secara penuh.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor N/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ketua Komisi I DPRD Murung Raya (Mura) Rumiadi menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut, bahwa perusahaan swasta wajib bayar THR pekerja.

“Soal THR, itu kan wilayahnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya kira kita ikuti apa yang sudah diputuskan Pemerintah Pusat terkait THR,” kata Rumiadi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu 28 April 2021.

BACA JUGA:   Masyarakat Harus Berperan Aktif Cegah Karhutla

Rumiadi menegaskan, perusahaan- perusahaan swasta di Mura harus bisa memenuhi ketentuan tersebut, karena banyak masyarakat Mura yang memperoleh pendapatannya menjadi karyawan perusahaan pertambangan batu bara.

“Semua perusahaan swasta kita minta untuk bisa penuhi THR pekerja, karena masyarakat kita masih banyak yang kerja di perusahaan tambang batu bara tersebut. Pengusaha kita minta beri kompensasi THR bagi karyawannya,” tuturnya lagi.

BACA JUGA:   DPRD Mura, Fahriadi: Jangan Pandang Sebelah Mata Tenaga Honorer

Rumiadi menyebutkan, bahwa sebelumnya Menaker Ida Fauziah mengatakan, inti dari surat edaran yang dikeluarkannya itu adalah perusahaan membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada para pekerja.

Sementara, skema pembayaran THR tahun 2021 ini merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan, yaitu paling lambat tujuh (7) hari sebelum hari raya. (Lulus/beritasampit.co.id).