Sejumlah Program Pendidikan Harus Disesuaikan Agar Adaptif terhadap Kebijakan Saat Pandemi

Dialog Empat Pilar MPR RI di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (3/5/2021).

JAKARTA– Harus segera dilakukan asesmen atau penilaian menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional, agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) secara virtual dalam dialog empat pilar MPR di Gedung Nusantara III Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (3/5/2021).

Diskusi dengan tema ‘Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi’ itu dihadiri Anggota MPR RI fraksi PKB Syaiful Huda dan Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji.

Rerie mengatakan program Merdeka Belajar memang harus digaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi yang dihadapi saat pandemi masih melanda Indonesia.

“Gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; Kebijakan, prosedur dan pendanaan; Kepemimpinan, masyarakat dan budaya; serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen,” tandas Rerie.

Kata Rerie, refocusing sejumlah isu dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.

BACA JUGA:   Hadapi Terorisme, Indonesia Bisa Adaptasi Strategi CTAP Selandia Baru

“Empat fokus program Merdeka Belajar, menurut saya harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan,” ujarnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), kata Rerie, harus secepatnya membuat kategori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.

Secara umum, lanjut dia, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini.

“Sehingga, kita harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini. Karena sektor pendidikan, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh,” imbuh Lestari Moerdijat.

Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan masih banyak menghadapi masalah.

BACA JUGA:   Round Up - Akhirnya, 53 awak KRI Nanggala-402 pun "On Eternal Patrol"

Huda mengaku sekolah di tanah air saat ini masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana.

“Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasiona, para pemangku kepentingan seharusnga bisa membuat program yang lebih tepat sasaran,” beber Syaiful Huda.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss atau pembelajaran anak-anak akibat penutupan sekolah sementara akibat pandemi sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Mengutip Bank Dunia, Indra mengungkapkan bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya.

“Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia,” ungkap dia.

Indra berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan.

(dis/beritasampit.co.id)