Forum Alumni Kelompok Cipayung Galang Bantuan Palestina, Ahmad Basarah: Demi Kemanusiaan

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. (dok: istimewa)

JAKARTA– Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyampaikan alasan kuat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dalam webinar yang digelar lima organisasi alumni Kelompok Cipayung yakni KAHMI, IKA PMII, PA GMNI, Forkoma PMKRI, dan PS GMKI.

Basarah menyampaikan bahwa alasan pertama dukungan ini, karena Indonesia ingin membantu korban kekerasan militer Israel karena salah satunya merupakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945. Lalu Indonesia juga punya utang budi kepada Palestina.

“Pertama alasan amanat Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan serta janji bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar Basarah, Jumat, (27/5/2021).

Di webinar yang digelar lima organisasi alumni Kelompok Cipayung di Markas KAHMI Center kemarin, Basarah menyebut Indonesia pernah berhutang budi saat Palestina yang diwakili Mufti Besar Palestina Syekh Muhammad Amin Al Husaini saat mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia sebelum pemerintah Mesir.

Dalam hal ini, Palestina menjadi negara pertama yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946.

Webinar tersebut dipandu oleh Sekjen KAHMI, Manimbang Kahariady dan dihadiri oleh para tokoh dan alumni Kelompok Cipayung serta aktivis gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung dari seluruh Indonesia.

Kelima organisasi itu di antaranya KAHMI, IKA PMII, PA GMNI, Forkoma PMKRI, dan PS GMKI.

“Bahkan Syekh Al Husaini juga mendesak agar negara-negara Timur Tengah turut memberikan dukungan atas kemerdekaan bangsa Indonesia,” beber Ketua Umum PA GMNI itu.

BACA JUGA:   Cegah Bullying, Dede Yusuf: Butuh Peran Sekolah Beri Pendidikan Karakter Anak

Menurut Basarah, dukungan atas kemerdekaan Palestina juga diperkuat oleh Dasa Sila Bandung, yang merupakan hasil Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung.

“Bahkan ketujuh Presiden Indonesia tetap konsisten dan mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia hingga saat ini,” jelas Basarah.

Mesti begitu, Basarah menolak jika penggalangan bantuan kemanusiaan Forum Alumni Kelompok Cipayung untuk Palestina didasarkan atas sentimen agama. Hal ini mengingat Indonesia terdiri dari beragam agama.

“Karena baik bangsa Indonesia sendiri warga negaranya bukan hanya beragama Islam, begitu juga dengan bangsa Palestina yang rakyatnya juga bukan hanya yang beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama Kristen dan Yahudi,” tegas Basarah.

Mantan Sekjen Presidium GMNI ini menegaskan sebaiknya bantuan bagi rakyat Palestina didasarkan atas alasan kemanusiaan. Ia pun mengingatkan agar bantuan ini juga tak didasari oleh agama, bahkan kepentingan politik.

“Yang tepat bantuan kemanusiaan ini karena alasan kemanusiaan dan hubungan antar dua bangsa Indonesia dan Palestina serta bukan atas dasar sentimen agama serta pendistribusian bantuan kemanusiaan ini jangan sampai jatuh ke faksi politik yang bertikai di Palestina tetapi harus benar-benar untuk tujuan kemanusiaan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sekjen IKA PMII Hanif Dhakiri mendukung agenda bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Ia juga menyebut bahwa seluruh donasi terkumpul berdasarkan alasan kemanusiaan.

“Donasi ini dikumpulkan atas dasar semangat kemanusiaan, bukan atas nama sentimen keagamaan. Jangan sampai isu tentang Palestina ini digoreng-goreng hanya untuk komoditas politik pihak tertentu saja di Indonesia seperti politisasi isu komunis dan anti Islam,” imbuhnya.

BACA JUGA:   Perkuat Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Hadiri Diskusi dengan Alumni UI

Senada dengan Hanfif, Sekjen PNPS GMKI Sahat Sinaga menyatakan penggalangan dana atas nama kebangsaan justru dapat merajut kekompakan anak bangsa di Indonesia. Terlebih adanya konflik di Timur Tengah sering membuat beberapa pihak khawatir terkait munculnya isu SARA.

“Setiap ada konflik berdarah di Timur Tengah saya dan umat Kristen Indonesia selalu ketar-ketir isu primordialisme keagamaan yang mencuat di sana lalu bisa menyulut isu SARA di tanah air,” jelas Sahat.

Sementara itu, Ketua Umum Forkoma PMKRI, Hermawi Taslim, mengusulkan agar konflik Palestina-Israel dapat dihentikan. Menurutnya, konflik ini perlu peta jalan baru perdamaian agar tercipta kesepakatan dua negara Palestina dan Israel yang hidup berdampingan dengan damai.

Terkait hal ini, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Viva Yoga Mauladi pun meminta Indonesia untuk aktif mendorong negosiasi multilateral untuk kemerdekaan dan perdamaian permanen antara Palestina dan Israel. Terlebih Indonesia merupakan negara yang menganut politik bebas aktif.

Yang jelas, selain Indonesia pernah berhutang budi kepada Palestina, menurut Ahmad Basarah dalam webinar alumni Kelompok Cipayung, alasan kuat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina karena Indonesia ingin membantu korban kekerasan militer Israel karena salah satunya merupakan amanat Pembukaan UUD NRI 1945.

(dis/beritasampit.co.id)