PALANGKA RAYA – Sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan, Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, terus mendorong masyarakat setempat membentuk bank sampah mandiri.
Keberadaan bank sampah sangat berpengaruh terhadap pengurangan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan adanya bank sampah, barang yang tidak terpakai dapat dipilah dan bernilai ekonomi.
“Selain sebagai upaya melestarikan lingkungan, bank sampah juga bernilai ekonomi. Untuk itu melalui dinas terkait kita terus dorong warga membentuk bank sampah mandiri,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Jumat 4 Juni 2021.
Fairid mencontohkan, salah satunya seperti Bank Sampah Jekan Mandiri yang dibangun sejak tahun 2000 silam. Sampai saat ini jumlah anggota bank sampah tersebut mencapai 100 orang.
Di lingkup pemerintahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, pengelolaan sampah termasuk keberadaan bank sampah di bawah koordinasi dan pembinaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Ayo gabung demi lingkungan kota kita semakin bersih dan terjaga. Untuk total bank sampah yang ada sekarang tercatat ada 40 dan yang aktif tercatat 25 bank sampah,” kata Fairid.
Kepala daerah termuda di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ini pun terus mendorong dinas terkait dan mengajak warga setempat terus mengembangkan keberadaan bank sampah.
Bahkan saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengembangkan bank sampah digital sebagai upaya menarik minat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses bank sampah.
“Sampah ini memang terlihat sepele. Tetapi ini adalah masalah krusial yang harus kita hadapi dan tertata. Dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang kita tidak tahu berapa ton sampah kita per hari,” katanya.
Untuk itu, lanjut dia, pengelolaan sampah terutama di wilayah perkotaan harus disiapkan sejak dini yang diantaranya dilaksanakan dengan keberadaan bank sampah dan depo sampah.
Dalam upaya pengelolaan sampah dan lingkungan, Fairid menawarkan masyarakat setempat untuk pembuatan depo sampah.
“Asal tidak ada penolakan. Jika masyarakat ada lokasi maka pemerintah kota siap membangunkan depo sampah termasuk penyiapan fasilitas sosial dan fasilitas umumnya,” kata Fairid. Dilansir dari Antara.
(BS-65/beritasampit.co.id)
