DPRD Kotim Ajak Pemkab Maksimalkan CSR Pihak Ketiga Bantu Pembangunan Daerah

IST/BERITA SAMPIT - Studi Banding Komisi III DPRD Kotim ke DPRD Kotawaringin Barat, beberapa waktu lalu.

SAMPIT – Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) meminta Pemerintah Kabupaten setempat agar mendorong serta memaksimalkan peran pihak ketiga yang berinvestasi di Kotim, untuk membantu pembangunan daerah. Salah satunya yang berkaitan dengan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan dan pariwisata.

Riskon Febiansyah Anggota Komisi III DPRD Kotim, membandingkan apa yang dilakukan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bisa menjadi contoh bagaimana mendorong PBS di wilayah itu menyalurkan CSR mereka lebih terarah dan dirasakan oleh masyarakat.

Di bidang pendidikan, bantuan yang diberikan berupa alat peraga edukasi, insentif tenaga pendidik dengan besaran Rp.500.000 per bulan, renovasi, penambahan ruang belajar siswa, dan pelatihan secara berkala untuk peningkatan kompetensi guru bagi tenaga pendidik yang ada di sekitar PBS.

“Bahkan, dimasa pandemi ini, kita dapatkan data ada PBS di wilayah sana yang menyalurkan CSR berupa bantuan 50 unit laptop untuk tenaga pendidik, menurut saya luar biasa,” kata Riskon, Jumat 11 Juni 2021.

BACA JUGA:   Abadi : Disperindag Jangan Tinggal Diam Lakukan Pengawasan

Sedangkan di bidang pariwisata penyaluran CSR dipergunakan untuk bantuan lampu hias dan lampu pagar di Pangkalan Bun Park, sarana dan prasarana pelaku wisata susur sungai beru life jacket, serta pelatihan hand craft bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Semua bantuan tersebut menurut Riskon, sebagai bentuk partisipasi PBS yang berinvestasi di wilayah itu guna mensukseskan program Pemda yang tidak bisa tercover melalui APBD.

“Penyaluran CSR oleh PBS tidak terpusat hanya di sekitar wilayah perkebunan saja, terbukti melalui konsorsium telah terbangun jalan sepanjang 176 KM hasil dari CSR itu sendiri,” ujarnya.

Apa yang dilakukan kabupaten tetangga itu bukan tidak mungkin bisa di adopsi untuk realisasikan di Kotim. Ada sekitar 58 PBS yang berinvestasi, apa lagi Kotim sendiri sudah ada payung hukum yang mengatur tentang CSR yaitu Perda Nomor 21 tahun 2012.

“Ditengah krisis anggaran akibat rasionalisasi, langkah memaksimalkan keterlibatan pihak ke 3 bisa jadi alternatif solusi dengan memperhatikan faktor kepatutan dan kewajaran mengenai besaran CSR yang dikeluarkan oleh setiap PBS,” tuturnya.

BACA JUGA:   Tiga Srikandi PDI Kotim Bagi-bagi Takjil

Solusinya, menurut politikus dari Partai Golkar tersebut, Pemda bisa mengkomunikasikan dengan KPPN, Bea dan Cukai serta KSOP di wilayah setempat, menjadikan bahan acuan menghitung nilai pajak yang dibayarkan pihak perusahaan untuk mengirim hasil produksi perusahaan keluar wilayah Kotim.

Political will dari Kepala Daerah yang baru saat ini sangat menentukan konsep tersebut bisa berjalan ditengah minimnya PAD.

“Melihat latar belakang pengalaman Bupati Kotim, Halikinnor, pernah menduduki Asisten 2 Bagian Ekonomi dan pengalaman beliau sebagai Sekda adalah modal kuat untuk solusi mempercepat akselerasi pembangunan,” ujar Riskon.

Menurut Riskon, tahun 2022 adalah tahun awal penyusunan program pembangunan yang murni dari Kepala Daerah yang baru.

“Kita berharap titik tolak untuk mewujudkan Visi beliau mewujudkan Kabupaten Kotim yang mandiri, maju dan sejahtera bisa terealisasi dengan mengajak partisipasi pihak ke 3 ini,” pungkasnya. (Cha/beritasampit.co.id).