Partai Masyumi, Menjawab Kerinduan Politik Islam Dalam Alam Demokrasi

Muhammad Gumarang (Pengamat Sosial Politik)

Oleh : Muhammad Gumarang

Menghadapi Pemilu 2024, beberapa partai politik (parpol) sudah mulai menata diri. Bukan saja partai lama, saat ini mulai bermunculan sederetan parpol baru yang di deklarasikan oleh sejumlah tokoh, bahkan mulai menata diri dengan segala kesiapannya agar lolos verifikasi faktual di Kemenkumham bagi yang belum mendaftar, kemudian juga harus lolos dari verifikasi KPU sebagai peserta pemilu.

Dari deretan partai baru yang kita lihat adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) Reborn, yang merupakan partai baru wajah lama, karena pada pemilu indonesia pertama tahun 1955 yang terkenal dengan paling demokratis dalam sejarah pemilu di Indonesia, bahkan diakui oleh dunia.

Namun, Masyumi sebagai pemenang kedua pemilu pada waktu itu mengalahkan PNI sebagai pemenang ke satu beserta teman koalisinya PKI  dan  partai lainya, sehingga parlemen dan pemerintahan dikuasai Partai Masyumi beserta koalisinya.

Rencana politik besar Soerkarno yang dikenal  dengan cita-cita menyatukan tiga kekuatan politik yg berbasis Nasional, Agama, Komunis (Nasakom) tidak tercapai, bahkan kemenangan diraih Partai Masyumi didukung oleh partai Islam lainnya untuk menguasai parlemen maupun di pemerintahan (kabinet) pada masa itu.

Kemudian, tak berselang lama Partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959, dengan alasan orang Masyumi didaerah ada terlibat pemberontakan. Alasan itu dinilai Masyumi tidak obyektif dan lebih benuansa politis.

BACA JUGA:   Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Penggunaan Dana Desa Sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan

Selanjutnya, pemerintahan Soekarno mulai semakin jatuh setelah adanya pembrontakan Gerakan 30 September 1965 dan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Saat itulah peralihan kekuasaan orde lama ke orde baru.

Pemerintah kemudian beralih ke Presiden Soehato yang dikenal dengan pemerintahan orde baru, berdasarkan TAP MPRS tahun 1967.

Kemunculan Soeharto nampaknya tidak terbaca oleh Soekarno sebelumnya, karena tak menonjol di panggung meliter maupun politik, bahkan hampir tak terlihat, sehingga tidak diperhitungkan.

Akan tetapi, menurut pendapat saya adalah, politik mengelola momentum yang membuat Soeharto sukses menjadi penguasa orde baru.

Pada masa pemerintahan Soeharto (orde baru) melakukan pemilu pertamanya pada tahun 1971 dengan di ikuti oleh 9 partai politik ditambah 1 dari ormas (Golongan Karya).

Dari 10 peserta pemilu itu, tidak ada Partai Masyumi sebagai partai besar Islam sebagai pemenang kedua dalam pemilu 1955.

Ketidaktampilan partai Masyumi dalam pemilu pertama dimasa orde baru tahun 1971 menjadi pertanyaan. Apakah karena partai Masyumi sudah dibubarkan oleh pemerintah orde lama dan tidak ada upaya untuk dihidupkan lagi oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi pada waktu itu?.

BACA JUGA:   Refleksi Hari Lahir Pancasila, Falsafah Bangsa Indonesia

Menurut pendapat saya, Partai Masyumi adalah kekuatan politik yang paling ditakuti juga oleh orde baru, karena bisa menjadi ganjalan bagi pemerintahan orde baru, sehingga partai Masyumi masuk dalam skanario yang harus dibiarkan dalam sangkar buatan orde lama, karena Soeharto sudah belajar dari pengalaman pemerintahan orde lama.

Soeharto lebih halus membangun kekuatan politik walaupun seperti serupa tapi tak sama dengan orde lama yang berkaitan dengan menyatukan tiga kekuatan besar tersebut. Disini ternyata Soeharto lebih berhasil dari Soekarno dalam menerapakan berkuasanya selama 32 tahun ,melalui apa yg kita kenal istilah tiga adalah satu atau satu adalah tiga, yaitu Golkar, PPP, PDI yang merupakan mesin politik orde baru.

Dengan kemunculan Partai Masyumi untuk mengikuti pemilu 2024, seakan-akan menjawab kerinduan bagi kaum muslimin dalam membangun demokrasi dan kekuatan politik yang pernah mengukir sejarah keemasan pada masa lalu. Kehadirannya kembali ketengah masyarakat bagaikan seorang satria yang lama tak tampil dalam dunia persilatan, kini terpaksa harus turun gunung.

(Sumber : Pengamat Sosial Politik)