PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat, meminta agar pemerintah daerah segera melakukan Normalisasi Sungai Jayau di Kelurahan Kumai Hilir, pasalnya bila musim penghujan wilayah Kelurahan Kumai Hilir kerap kali di terjang banjir.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kobar Mina Irawati Ahmadi Riansyah saat kegiatan kunjungan kerja (Reses) anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV melakukan kunjungan ke Kelurahan Kumai Hilir.
“Pada hari Rabu (9/6) kegiatan Reses hari ketiga ke Kelurahan Kumai Hilir, Reses kegiatan kali ini lebih memprioritaskan di Kelurahan guna meninjau langsung ke Lapangan karena ada beberapa kegiatan pembangunan yang belum terlaksana dan sudah terlaksana,” kata Mina Irawati Ahmadi Riansyah, Selasa 15 Juni 2021.
Menurut Istri Wakil Bupati Kobar tersebut di Kelurahan Kumai Hilir, tepatnya di sebelah Kantor Kelurahan Kumai Hilir ada aliran Sungai Panggung dan Sungai Asap, untuk Sungai Panggung sendiri melintas di antara RT 07 dan RT 16 Kelurahan Kumai Hilir.
“Keberadaan sungai sungai ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah, karena bila air laut pasang, dan bila musim penghujan, airnya meluap hingga menggenangi pemukiman warga, yang berada di bantaran sungai tersebut,” ujar Politisi PDI P Kobar tersebut.
Selain itu lanjutnya, Dia juga meninjau kondisi jembatan di atas Sungai Jayau atau tepatnya di RT 15 Kelurahan Kumai Hilir, kondisi jembatan itu sudah tidak layak untuk dilewati oleh kendaraan, Jembatan dan aliran sungai Jayau ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah juga.
“Karena sungai Panggung dan Sungai Asap, bermuara di Sungai Jayau ini, sehingga sungai Jayau pun perlu di Normalisasi agar aliran sungai lancar dan tidak terjadi banjir lagi, sebab hampir setiap tahun, Kelurahan Kumai Hilir jadi langganan banjir, di lokasi yang sama, hal itu di karenakan sungai Jayau ini tidak mampu menampung air dari kedua sungai, ” jelasnya.
Mina menambahkan, diharapkan juga warga yang berada di bantaran Sungai, agar memperhatikan kebersihan sungai, dan tidak mendirikan bangunan yang menyebabkan aliran sungai terhambat.
(man/beritasampit.co.id).
