PP Muhammadiyah Minta Tinjau Ulang Kebijakan PTM

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.//Ist-Antara/dok.PP Muhammadiyah;

JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seiring dengan melonjaknya kasus penularan Covid-19 yang disertai dengan munculnya varian baru virus corona.

Haedar juga meminta agar pelaksanaan PTM tidak dilakukan secara terburu-buru dan mesti dikonsep secara matang demi melindungi keselamatan semua pihak, seraya mencari dan menerapkan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan terobosan dalam penyelenggaraan PTM.

“Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini. Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya,” Haedar Nashir dalam keterangan tertulisnya, Jumat 18 Juni 2021.

Menurutnya, kondisi darurat meniscayakan pendekatan kebijakan yang khusus serta memerlukan keseriusan pemerintah dan semua penyelenggara lembaga pendidikan di Indonesia. Di samping itu, keluarga juga harus bergerak bersama dalam mensukseskan PTM, karena sejatinya kewajiban mendidik itu berada pada orang tua.

BACA JUGA:   BNPB Dorong Peningkatan Minimalisasi Dampak Bencana Setelah 15 Kejadian Banjir Selama Oktober 2021

“Khusus bagi anak-anak yang di lingkungan keluarga yang terbatas fasilitas untuk belajar secara online, maka Kemendikbud dituntut membuat kebijakan dan langkah terobosan yang memberi solusi bagi anak bangsa yang terbatas kondisinya itu,” katanya. Dikutip dari Antara.

Di samping PTM, Muhammadiyah juga mendorong pemerintah agar mengambil langkah-langkah tepat dalam pemulihan ekonomi, terutama bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemulihan ekonomi mesti sejalan dan tidak mengorbankan usaha penanganan Covid-19 yang menyangkut penyelamatan jiwa dan kesehatan warga negara.

Haedar juga mengajak masyarakat untuk meringankan tugas para tenaga kesehatan dengan menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak produktif sekaligus yang dapat menyebabkan terjadi dan meluasnya rantai penularan.

BACA JUGA:   Kemenag: Tuntunan Pengeras Suara Untuk Azan Masih Relevan

“Khusus kepada warga dan komponen bangsa diajak untuk bersama-sama mengatasi Covid-19, sebagai wujud tanggungjawab kolektif dalam menghadapi musibah global ini. Kedepankan disiplin menaati protokol kesehatan secara bertanggungjawab demi keselamatan bersama,” katanya.

Tak hanya itu, Haedar mendesak pernyataan-pernyataan kontroversial dari para elite dan warga terutama melalui media massa dan media sosial yang membuat gaduh, pertentangan, dan mendorong masyarakat tidak percaya Covid-19 dan vaksinasi agar dihentikan.

“Pandangan-pandangan kontroversial tersebut berpotensi memicu warga masyarakat menjadi abai dan melanggar protokol kesehatan atau bersikap tidak peduli terhadap keadaan dan usaha mengatasi pandemi Covid-19. Buktikan bahwa bangsa Indonesia itu cerdas, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebersamaan yang dapat menjadi kekuatan positif,” kata Haedar.

(BS-65/beritasampit.co.id)