Ary Egahni Dorong RUU Hukum Mayarakat Adat Disahkan

M.Slh/BERITA SAMPIT - Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Ary Egahni Ben Bahat S.H., M.H

PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Ary Egahni Ben Bahat, mengapresiasi Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh PMKRI dalam mengangkat tema Krisis Ekologi Semakin Dekat, Siapkah Anda.

Dikatakannya dia, tidak dipungkiri lagi bahwa dalam memperkuat kesulitan masyarakat, dan pemerintah juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bagaimana ekosistem lingkungan ini bisa di lestarikan.

“Dengan ini, kita bersama-sama memperkuat kesulitan masyarakat, jadi pemberdayaan masyarakat kita perkuat, kemudian pemerintah juga saya yakin dan percaya juga dapat memberikan satu edukasi, sosialisasi dengan pendekatan yang humanis,” terang Ary Egahni Ben Bahat, usai kegiatan kepada berita Sampit. Aula DPRD Palangka Raya Jalan Tjilik Riwut KM. 5.5, Rabu, 23 Juni 2021.

BACA JUGA:   PTM di Palangka Raya Menyesuaikan Perkembangan Kasus Covid-19

Legislatif dari Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan bahwa yang paling penting adalah untuk memberikan regulasi yang kuat untuk melindungi hak masyarakat.

Dikatakannya juga, sebagai pengusul fraksi partai Nasdem di DPR RI, pihaknya mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Masyarakat Adat.

“Memperkuat supaya kita juga dapat melestarikan lingkungan Kita, jadi ada harmonisasi disitu sudah lengkap, dan RUU Hukum Mayarakat Adat ini sudah sampai pada pembahasan tingkat pertama, Kita tinggal menunggu daftar inventaris masalah dan sandingan dari pemerintah, dan itu yang kita tunggu,” tuturnya.

BACA JUGA:   Pemberdayaan UMKM Ditengah Pandemi, Ini Yang Dilakukan Pemkot Palangka Raya

Dia berharap kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh PMKRI Palangka Raya tersebut, ada eksen yang lebih lagi, bagaimana untuk ekologi secara khusus di Kalteng jauh lebih baik.

“Tadi juga saya menyampaikan diseminar tadi. Misalanya, kehadiran perkebun Sawit, itu juga kita harus respon dengan beraksi positif, bukan berarti kita anti, tetapi bagaimana masyarakat ini, justru bekerja sama untuk tidak ganti rugi tetapi ganti untung,” tutup Ary Egahni Ben Bahat.

(M.Slh/Beritasampit.co.id)