PALANGKA RAYA – Realisasi APBD Provinsi Kalimatan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2020 secara riil telah dilaksanakan sebagaimana niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas, upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan, bahwa APBD tahun anggaran 2020 juga telah dilaksanakan guna memenuhi kehendak masyarakat untuk perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian.
“Serta lebih fokus pada pengendalian Covid-19, percepatan vaksinasi, pengembangan UMKM, pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, dan pembangunan bidang ekonomi masyarakat secara luas,” ungkap Edy dalam rapat paripurna ke-5 masa persidangan II tahun sidang 2021 secara virtual dari Aula Serbaguna Istana Isen Mulang, Senin 5 Juli 2021.
Anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2020 sebesar Rp 4,816 trilliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 4,767 trilliun lebih atau 98,97 persen. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Rp 1,570 trilliun lebih atau 105,67 persen dari target Rp1,485 trilliun lebih, Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp 3,170 trilliun lebih atau 95,42 persen dari target Rp 3,322 trilliun lebih, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan realisasi Rp 26,529 miliar lebih atau 326,57 persen dari target Rp 8,123 miliar lebih.
Anggaran Belanja mencapai Rp 4,772 trilliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 4,466 trilliun lebih atau 93,60 persen, terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi Rp 3,172 trilliun lebih atau 91,70 persen dari target Rp 3,400 trilliun lebih, Belanja Modal dengan realisasi Rp 1,108 trilliun lebih atau 95,93 persen dari target Rp 1,155 trilliun lebih, dan Belanja Tidak Terduga dengan realisasi Rp 186,398 miliar lebih atau 86,29 persen dari target Rp 216,020 miliar lebih.
Sedangkan, untuk anggaran transfer sebesar Rp 655,846 miliar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 564,218 miliar lebih atau 86,03 persen, terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan realisasi Rp 555,738 miliar lebih atau 89,56 persen dari target Rp 620,554 miliar lebih dan Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi Rp 8,480 miliar lebih atau 24,03 persen dari target Rp 35,292 miliar.
Untuk Anggaran Pembiayaan Daerah (Pembiayaan Neto), sebesar Rp 611,326 miliar lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp 610,945 miliar lebih atau 99,94%. Sehingga sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp 346,935 miliar lebih.
Terakhir, untuk Neraca Pemerintahan Provinsi Kalteng per 31 Desember 2020 dengan jumlah aset sebesar Rp 11,033 trilliun lebih, kewajiban Pemprov sebesar Rp 317,899 miliar lebih dan Ekuitas sebesar Rp 10,715 miliar lebih. Sehingga kewajiban dan ekuitas dana akhir tahun 2020 sebesar Rp 11,033 trilliun lebih.
Kata Edy, naskah lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang sudah dilakukan perbaikan dan koreksi-koreksi sesuai hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng. (Hardi/beritasampit.co.id).
