PBS di Kotim Lokcdown, Pedagang Keluhkan 50 Persen Pendapatan Hilang

ILHAM/BERITA SAMPIT - Salah seorang perwakilan dari pedagang yang menyampaikan aspirasi mereka kepada Bupati Kotim Halikinnor, dalam Rapat koordinasi penanggulangan pelaku usaha Kotim, Jumat 23 Juli 2021 sore.

SAMPIT – Banyak Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan lockdown, hal ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di kawasan perkebunan.

Kendati begitu, ternyata berdampak terhadap pendapatan para pedagang yang mengeluhkan hampir 50 persen pendapatan mereka hilang.

“Bayangkan sejak perusahaan melakukan lockdown pada karyawannya, setiap bulannya miliaran rupiah perputaran ekomoni di pasar hilang. Bahkan sejumlah rekan kita yang berjualan di lantai 2 PPM Sampit sudah ada yang gulung tikar,” kata Ketua Gabungan Pedagang Kuliner Kotim, Zam’an, pada Rapat koordinasi penanggulangan pelaku usaha Kotim, Jumat 23 Juli 2021 sore.

Selain itu, Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kotim, untuk mendesak seluruh perusahaan perkebunan melakukan vaksinasi mandiri dalam membantu mencegah penyebaran covid, sehingga bisa membuka lockdown dan karyawannya bisa bebas keluar perusahaan untuk berbelanja.

BACA JUGA:   Libatkan Seluruh Perangkat Daerah dan Perusahaan, Pemkab Kotim Komitmen Siap Turunkan Angka Stunting

“Jika perusahaan membuka lockdownnya, sangat membantu terhadap perputaran ekonomi masyarakat maupun daerah,”paparnya.

Menanggapi masukan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor merespon baik dan menanggapi apa yang diinginkan oleh para pedagang maupun pelaku UMKM, juga sama dengan apa yang direncanakan oleh Pemkab Kotim yang akan meminta pada seluruh perusahaan perkebunan untuk melakukan vaksinasi mandiri.

“Dalam waktu dekat ini, kita juga akan datang keperusahaan-perusahaan untuk mendesak mereka vaksinasi mandiri. Saat ini baru Wilmar Grup dan Sinarmas yang baru melakukan vaksinasi mandiri,”kata Halikin.

Namun yang menjadi kendala saat ini, ketersediaan stok vaksin yang belum mencukupi. Hal ini juga menjadi tugas pemkab yang telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pusat untuk penambahan persediaan vaksin di Kotim.

BACA JUGA:   Halikinnor Doakan Rudini Jadi Ketua DPRD Kotim

“Kita juga telah menyurati ke Gubernur Kalteng dan juga Pemerintah Pusat bisa mendrofing 700 ribu vaksin. Kita ingin seluruh masyarakat kita tervaksin dan kita juga memfasilitasi perusahaan perkebunan untum vaksinasi mandiri,”ujarnya.

Dengan harapan, jika seluruh karyawan perkebunan bisa divaksin pihak perusahaan membuka lockdown, sehingga membantu roda perekonomian daerah.

“Setidaknya mereka membuka lockdown dan kita bisa membuat aturan karyawan perusahaan bisa secara bergantian keluar kebun untuk berbelanja ke Kota sehingga ekonomi kita tetap berjalan,”tandasnya.

(Cha/beritasampit.co.id)