DPRD Kalsel Minta Penyaluran Bansos Tetap Sasaran

IST/BERITA SAMPIT - Ilustrasi Karikatur pemberian bantuan sosial.

BANJARMASIN – Pemerintah daerah diminta memberikan bantuan sosial bagi individu/keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak akibat pandemi Covid-19.

Menanggapi Hal Tersebut, legislator PDI Perjuangan DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, Kamis 28 Juli 2021 mengatakan, dampak pandemi sudah dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sejak awal pembatasan kegiatan masyarakat untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19.

Tidak hanya kalangan masyarakat saja, hal ini juga berdampak kepada para pedagang, dan pengusaha dari semua sektor.

Imam menjelaskan pelaku usaha besar maupun petani sudah terdampak perekonomian, bahkan hasil panen masyarakat di daerah Jawa Timur tidak laku dipasaran.

BACA JUGA:   Tingkatkan Imun Tubuh, Masyarakat Kalsel Pilih Tanaman Herbal Sebagai Alternatif

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Kalsel mengalami hal yang sama, mengingat perekonomian masyarakat sedang menurun.

“Pendapatan tetap hanya ASN dan sejenisnya, sedangkan yang lain mengalami penurunan,” ucap ketua komisi dua DPRD Kalsel yang membidangi Perdagangan, Perindustrian dan Pertanian.

Karenanya ia meminta, agar bansos terhadap masyarakat yang terdampak akibat PPKM level 4 ini bisa tepat sasaran dengan pertimbangan penghasilan keluarga.

Wakil Rakyat Dari Daerah Pemilihan 7 Kalsel, Meliputi Kabupaten Banjarbaru Dan Tanah Laut ini juga mempertanyakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah ditujukan kepada siapa saja. Sedangkan yang terdampak PPKM adalah seluruh masyarakat menjadi imbasnya.

BACA JUGA:   Akhir Agustus, Jembatan antarprovinsi Kalsel-Kalteng Siap Dilakukan Uji kelayakan

“Semua pengusaha terdampak, karena hasil penjualan menurun drastis,” tandasnya.

Namun Demikian, dirinya berharap aktivitas pelaku usaha dapat berjalan, dengan penerapan protokol kesehatan lebih diperketat. Mulai dari jarak tempat duduk yang harus satu meter.

“Tempat usaha boleh buka, asal menerapkan protokol kesehatan ketat dan jarak duduk 1 meter serta tidak ada yang berhadapan,” Tambahnya.

Selain itu, kepada pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan akan diberikan teguran sampai dengan sanksi.

(Mery/beritasampit.co.id)