PALANGKA RAYA – Penerapan PPKM level empat khususnya di Kota Palangka Raya, pasti akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat khususnya pada sektor non esensial. Untuk itu pemerintah Provinsi tengah mengatur langkah yang akan diambil.
Seperti memperketat penerapan protokol kesehatan dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar wajib dilakukan secara daring atau online.
Pengaturan pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain itu pengaturan jam buka pasar tradisional, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, harian dan mingguan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Pengaturan kegiatan makan dan minum di tempat umum. Kegiatan ibadah ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu kecuali untuk petugas rumah ibadah/kaum (marbot dan muadzin).
“Penutupan sementara pelaksanaan kegiatan publik, seni, budaya, sosial kemasyarakatan dan kegiatan olahraga/perlombaan. Mengatur dan membatasi acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat. Melarang perjalanan dari dan keluar kota Palangka Raya kecuali untuk kegiatan yang bersifat esensial atau mendesak,” ucap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.Selasa 3 Agustus 2021.
Untuk mendukung Pemerintah Kota Palangka Raya dalam penerapan PPKM level empat dan meringankan beban masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dan kelompok masyarakat rentan.
“Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur, yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku, menyiapkan dapur umum di lokasi-lokasi tertentu. Memberikan bantuan vitamin, dan obat-obatan bagi masyarakat yang menjalankan isolasi dan kelompok masyarakat rentan. Menyiapkan antigen untuk kepentingan tracing,'” tandasnya.
(Hardi/Beritasampit.co.id)
