PALANGKA RAYA – Di tengah situasi krisis nasional dalam perjuangan menghadapi pandemi Covid-19. Seharusnya semua pihak baik Pemerintah, masyarakat dan sektor lainnya turut bahu-membahu secara kolektif untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang dihadapi bangsa Indonesia secara khusus masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng).
Founder Forum Pemuda Kalimantan Tengah (Forpeka), Novia Adventy Juran menyampaikan bahwa, situasi pandemi saat ini semakin “melilit leher rakyat” dengan berbagai krisis dan penderitaan. Apalagi penanganan pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan baik dalam skala nasional maupun daerah.
“Rasanya, hal ini belum mampu untuk menekan penyebaran virus ini, berbagai kebijakan yang dikeluarkan juga bukan tanpa konsekuensi dan masyarakat semakin berada dibawah krisis yang berkepanjangan,” ujar Novia Adventy Juran melaut WhatsApp, Kamis 5 Agustus 2021.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng mengejutkan masyarakat melalui sebuah video yang beredar dalam rapat, dengan pembacaan surat keputusan untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan membentuk Provinsi Kotawaringin.
“Saya menilai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sungguh mati nurani di tengah perjuangan dan penderitaan rakyat menghadapi pandemi Covid-19. Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah belum juga mampu mengendalikan penyebaran virus Corona,” tuturnya.
Pembatasan sosial mulai dari PSBB-PPKM-PPKM Mikro terbukti mengalami kegagalan dalam penerapannya, kenaikan angka kasus secara nasional mencapai lebih dari 30.000 kasus dan Kalteng ini merupakan salah satu provinsi dengan lonjakan kasus yang besar, dan seharusnya hal tersebut menjadi warning serta prioritas Pemerintah dan DPRD Kalteng.
“Dalam pandangan kami, tidak ada hal mendesak yang melegitimasi keputusan keliru Pemerintah dan DPRD Kalteng untuk menyepakati pembentukan DOB Kotawaringin. Apalagi di tengah pandemi saat ini, dimana rakyat dikepung masalah sosial dan kesehatan, wajar rakyat bertanya, ini untuk kepentingan siapa?. Saya pikir harus dilakukan evaluasi kritis untuk mengingatkan DPRD dan Pemerintah Kalteng tentang tugas dan tanggung jawab mereka di tengah situasi ini,” ujarnya.
Kata dia, pemerataan pembangunan selalu menjadi dalil untuk melegitimasi cita-cita beberapa pihak untuk membentuk daerah otonomi baru di Kalteng. Padahal nyatanya kondisi masyarakat Kalteng pun masih merangkak untuk mewujudkan kesejahteraan.
“Kami sungguh menyayangkan keputusan Pemprov dan DPRD Kalteng sebab DOB bukanlah persoalan mendesak di tengah-tengah situasi pandemi ini,” tutup Novia Adventy Juran. (M.Slh/beritasampit.co.id).
