Dewan Kecam Pihak Pemotong Bansos, Kuwu Senilawati: Harus Diberi Sanksi Tegas

M.SLH/BERITA SAMPIT - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Kuwu Senilawati.

PALANGKA RAYA – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kuwu Senilawati  mengecam pihak-pihak yang melakukan pemotongan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19.

“Saya minta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat mengawasi penyaluran Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Jangan sampai Bansos yang disalurkan dipotong oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai dikorupsi,” kata Kuwu Senilawati melalu WhatsApp, Jumat 06 Agustus 2021.

Legislator Partai Gerindra mengungkap, seperti yang dilakukan oleh salah satu pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas belum lama ini, yang tertangkap Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kapuas karena diduga melakukan korupsi Dana Desa tahun 2020 yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BACA JUGA:   DPRD dan Pemprov Kalteng Lakukan Paduserasi Pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

“Dengan begitu, negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 791.064.500. Parahnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga judi online,” ungkapnya.

Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) ini juga meminta kepada Pemda untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang kedapatan memotong ataupun melakukan korupsi dana Bansos.

Perbuatan tersebut menurutnya, merupakan kejahatan kemanusiaan. Kesehatan jiwa dan nuraninya layak untuk dipertanyakan. Sehingga hal ini tidak boleh dibiarkan.

BACA JUGA:   Dewan Kalteng Ingatkan Pemda Perhatikan Sektor Pendidikan

“Siapa pun yang melakukan pemotongan ataupun korupsi dana Bansos harus diberi sanksi tegas. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi yang berani dan tega melakukan hal tersebut. Kasihan masyarakat kita yang ekonominya rendah tidak bisa melakukan apa-apa karena Covid-19. Tiba-tiba ada oknum pejabat yang melakukan pemotongan Bantuan itu,” tutup Kuwu Senilawati. (M.Slh/beritasampit.co.id).

(Visited 4 times, 1 visits today)