Dewan Minta Bupati Kotim Perhatikan Kualitas Pendidikan

TATAP MUKA : DOK. ARIFIN/BERITA SAMPIT - Sejumlah murid sekolah dasar sedang mengikuti pembelajaran tatap muka, beberapa waktu lalu.

SAMPIT – Tantangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor-Irawati untuk 5 tahun ke depan dianggap cukup berat.

Selain minimnya ketersediaan pagu anggaran, disisi lainnya dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama di bidang pendidikan.

Ada 2 isu strategis yang dianggap jadi pekerjaan rumah untuk pasangan yang dikenal dengan jargon HARATI (Harmonis, Amanah, Religius, Aman, Tentram dan Indah) ini yakni, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan belum optimalnya kualitas pembangunan manusia berbasis gender.

Berkaitan dengan isu strategis mengenai belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan, anggota DPRD Kotim Komisi III bidang pendidikan Riskon Fabiansyah mengatakan, setidaknya pemerintah daerah setempat mampu mengimbangi daerah yang lebih maju terutama dalam hal pendidikan.

BACA JUGA:   Galian C Beroperasi di Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit, Warga Minta Pemerintah dan Penegak Hukum Turun Tangan

“Melihat keadaan ini, kita tidak bisa berharap banyak dari kemampuan keuangan APBD Kotim. Namun yang kami harapkan, kepala daerah untuk 5 tahun ke depan mengupayakan bagaimana kualitas pelayanan pendidikan termasuk akses pendidikan itu ada perhatian,” ujarnya kepada wartawan media siber beritasampit.co.id, Senin 23 Agustus 2021.

Menurutnya, memang sudah langkah dan gagasan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan 2 isu strategis itu, salah satunya menggerakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasional di wilayah Kotim.

BACA JUGA:   BPOM Sidak Sejumlah Minimarket di Sampit Hasilnya Semakin Membaik

“Kami ada mendengar bahwa sudah ada komunikasi antara bupati dengan PBS, kami harapkan gagasan itu salah satunya mengarah pada perrmasalahan pendidikan,” ujar Riskon yang mengaku pernah berprofesi sebagai loper koran ini.

Mengenai perkembangan selanjutnya, tambahnya, pihaknya masih menunggu laporan dari Bupati Kotim Halikinnor agar kebijakan daerah nantinya sejalan dengan isu strategis yang memang belum optimal dilaksanakan.

(ifin/beritasampit.co.id)