PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) optimistis mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi (ZI WBK) di tahun 2021.
Kakanwil Kemenkumham Kalteng, Ilham Djaya, mengatakan, dalam rangka mewujudkan ZI WBK tersebut, pihaknya terus melakukan perubahan-perubahan yang ada di kantor wilayah beserta jajaran serta terus berinovasi guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Bersama seluruh satuan kerja mulai dari Kanwil hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib terlibat dalam pembangunan zona integritas mewujudkan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Mengenai pembangunan Zona Integritas WBK pada Kanwil Kemenkumham Kalteng optimis terwujud. Itu menjadi bagian target dan komitmen kami,” kata Ilham Djaya, dikutip dari Antara, Senin 24 Agustus 2021.
Saat ini status Kanwil Kemenkumham Kalteng yang telah dinyatakan lulus penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) terus berbenah, salah satunya dengan dilaksanakannya penguatan dan simulasi penilaian ZI WBK, sehingga nantinya saat penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) seluruh tahapan dan proses mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi berjalan lancar.
Penguatan dan simulasi ini sendiri dilakukan langsung oleh Tim Penilai Internal dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan dilaksanakan di Aula Kahayan Kanwil Kemenkumham Kalteng.
Turut hadir dalam acara itu seperti Ketua Pembangunan Zona Integritas M Ikmal Idrus dan Ketua Pokja pada 6 Area Perubahan. Sementara dari tim Penilai dalam simulasi ini terdiri dari Qolbin Salim selaku ketua, Suparman, dan Chandra J.F. Manalu selaku anggota.
Dalam simulasi tersebut Tim Penilai Internal meminta Kanwil Kemenkumham Kalteng meningkatkan komitmen dan konsistensi antara pimpinan dan seluruh jajaran tentang pemahaman zona integritas.
Selain itu juga meminta tidak ada berita negatif yang viral serta melakukan evaluasi dan mewaspadai adanya Mystery Shopper guna mewujudkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng. Selain itu juga agar faktor kegagalan di tahun sebelumnya dijadikan pelajaran dalam meraih predikat WBK/WBBM tahun ini.
Sementara itu sebelumnya dalam rapat secara virtual Inspektur Jenderal Kemenkumham RI, Razilu, meminta 477 Kepala Satuan Kerja dan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dan berkinerja tinggi.
Menurut Razilu bekerja dengan berkinerja tinggi menjadi dibuktikan dengan tak ada penyimpangan, tak ada penyelewengan dan tak ada pengaduan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di satuan kerja masing-masing.
Dia mengatakan strategi menghadapi TPN antara lain dengan meningkatkan komitmen dan konsisten, luruskan kesadaran, meningkatkan pemahaman, menambahkan inovasi dan memastikan tidak ada berita negatif yang viral.
(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)
