Tolak Rencana Pembangunan Huma Betang di Mura, Fraksi PAN: Kita Ini Kolaps dan Banyak Utang

Ahmad Tafruji

PURUK CAHU- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Murung Raya (Mura), Ahmad Tafruji menolak rencana pembangunan Huma Betang yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) pada tahun 2022 mendatang.

“Belum saatnya kita membangun Huma Betang, Apalagi Huma Betang itu kan merupakan Huma Betang yang termegah. Nah output dan outcome yang perlu kita pikirkan, apa sih nantinya apabila Huma Betang itu terbangun pemasukan untuk pemerintah daerah, karena pembangunan itu tidak sedikit menelan biaya,” kata Tafruji saat dikonfirmasi awak media di Gedung DPRD Mura, Rabu 8 September 2021.

Menurut Tafruji, seharusnya pemerintah daerah berfikir secara positif terkait dengan wacana pembangunan Huma Betang tersebut, dan masih banyak hal-hal yang perlu dibangun pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memang benar-benar menyentuh hajat orang banyak yang nyata dan realistis.

“Contoh, jalan kita didalam kota tidak pernah dilakukan pemeliharaan. Bahkan, hampir di semua ruas jalan rusak parah, persoalan Perumda Danum Pomolum atau air bersih juga masih banyak masyarakat kita yang belum terlayani dengan baik, permasalahan Covid-19 juga belum tuntas,” ungkap Tafruji lagi.

BACA JUGA:   Wakil Ketua II DPRD Mura: Media Punya Fungsi yang Vital

Saat disinggung mengenai alasan pemerintah membangun Huma Betang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Tafruji mengaku pesimis, jangankan Huma Betang Kabupaten dan Huma Betang Provinsi pun sampai saat ini tidak bisa menghasilkan PAD untuk daya tarik pariwisata.

“Coba kita berfikir, oke kita mengambil daya tarik wisata dan rekreasi. Orang datang kesitu (Red Huma Betang) untuk berkreasi, selesai berkreasi pulang ke rumah air tidak mengalir, Mana yang lebih penting jalan baik dan air yang mengalir daripada Huma Betang itu,” Tambah Tafruji lagi.

Menurut Tafruji, walaupun Huma Betang itu dibangun nantinya, karena  dalam satu tahun sekali pun tidak mungkin acara. Apalagi zaman Covid-19 ini sampai 2024 nanti tidak ada kegiatan.

BACA JUGA:   Kades Terbukti Lakukan Penyalahgunaan Anggaran, Ketua DPRD : Jangan Takut Lapor

“Saya secara pribadi mengakui bahwa adat istiadat itu memang harus dikembangkan, tapi lihatlah situasi dan kondisi kita. Kalau keuangan kita normal silahkan, sedangkan pemerintah saat ini tidak mengakui bahwa kita sedang kolapa banyak utang. Tapi kenapa harus dipaksakan harus membangun Huma Betang itu untuk menambah beban hutang,”tegasnya.

Lebih lanjut Tafruji, Belum lagi kontruksi dalam pekerjaan yang banyak belum selesai sampai saat ini sudah menelan dana sekitar Rp 16 Miliar, seperti pembangunan kantor DPKAD, Kantor BPBD dan pembangunan rumah Timbang.

“Itukan aset pemerintah daerah yang tidak bisa difungsikan karena belum selesai, tapi sudah ditanam duit pemerintah disitu sebesar Rp 16 Miliar,” ujarnya Tafruji.

Tafruji menambahkan, Rumah Timbang itu jelas bisa menghasilkan PAD dan Air Bersih juga menghasilkan PAD, permasalahan itu sudah di depan mata seharusnya itu yang dibangun terlebih dahulu.

(Lulus/beritasampit.co.id)