KMHDI Kalteng Salurkan Bantuan Sembako Untuk Korban Banjir di Katingan

IST/BERITA SAMPIT - PD KMHDI Kalteng saat menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir.

KATINGAN – Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) salurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Desa Buntut Bali, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

“Kami bersama jajaran Pengurus KMHDI Kalteng turun langsung untuk membagikan sembako kepada masyarakat dan sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi serta kebutuhan yang mendesak,” kata Ketua PD KMHDI Kalteng, Candra Wardana melalui pesan tertulis, Kamis 9 September 2021.

Kata Candra, penyaluran bantuan akan ada tahap selanjutnya yang dilakukan oleh KMHDI Kalteng. Sembako yang disalurkan sebanyak 70 paket untuk masyarakat yang terdampak banjir.

BACA JUGA:   Masyarakat Harus Bersikap Kritis Memastikan Investasi Legal dan Aman

“Kami menuju lokasi dengan kondisi akses yang susah dilalui dan harus menggunakan perahu kecil kemudian kami berjalan kaki sepanjang 6 KM sepanjang ruas jalan dari Kecamatan Tewang Senggalang Garing menuju Kecamatan Pulau Malan,” tuturnya.

Dikatakan Dia, ini merupakan bukti responsif organisasi dalam menanggapi terkait bencana banjir yang terjadi saat ini, sehingga KMHDI Kalteng dan KMHDI se-Indonesia turut serta memberikan suport untuk para korban yang terdampak.

Menurut Candra, bencana banjir yang saat ini terjadi di beberapa wilayah Kalteng adalah banjir yang terparah untuk sepanjang bencana banjir di beberapa dekade terakhir.

BACA JUGA:   Waspada Paham Radikalisme Bisa Menyebar Lewat Media Sosial

“Bencana banjir yang terjadi tahun ini adalah bukti bahwa terjadinya penggundulan hutan di bagian hulu sungai yang ada di Katingan, Seruyan dan Kotawaringin Timur dan di beberapa wilayah lain,” ujar Candra.

Banjir tidak hanya terlepas dari krisis iklim yang terjadi. Namun tak bisa dipungkiri bahwa terjadi penggundulan hutan 10 tahun terakhir yang menimbulkan terjadinya kerusakan ekologi di wilayah Kalteng.

“Pemerintah harus bijak dalam memberikan izin kepada korporasi guna mempertimbangkan keasrian tatanan ekosistem yang kian berkurang akibat krisis ekologi,” tutupnya. (M.Slh/beritasampit.co.id).