Sanksi Pidana Ranperda Pencegahan Covid-19 Barsel Masih Dibahas

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barito Selatan, Rahmat Nuryadin, SH., MH.

BUNTOK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) dan Bapemperda DPRD setempat masih mengkaji ulang sanksi pidana Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Protokol Kesehatan (Prokes) dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Oleh karena itu, dalam memantapkan konsepsi Ranperda tersebut Tim Pemkab Barsel bersama Bapemperda DPRD setempat konsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Bagian Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Barsel Rahmat Nuryadin, SH., MH kepada beritasampit.co.id saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 9 September 2021.

Kata Dia, dari hasil pertemuan dengan Biro Hukum Pemprov Kalteng dan Bagian Hukum Pemkot Palangka Raya ada beberapa referensi yang di dapat. Pada intinya terkait sanksi pidana yang akan dimasukan di dalam Ranperda nantinya adalah merupakan suatu sanksi alternatif terakhir apabila pelanggar maupun badan usaha yang tidak mentaati atau menjalankan prokes.

BACA JUGA:   Disdukcapil Barsel Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

Baik dari Biro Hukum Pemprov Kalteng dan bagian Hukum Pemkot Palangka Raya memberikan masukan bahwa yang ditekankan adalah terkait dengan penerapan disiplin serta penegakkan prokes.

Jadi disiplin ini, alangkah baiknya merupakan tindakan yang mendidik untuk memberikan suatu peringatan kepada masyarakat. “Oleh karenanya apabila masyarakat masih tidak mentaati prokes maka baru akan dilakukan tindakan sanksi namun semua itu dilihat dari pelanggaran di lapangan,” jelas Rahmat Nuryadin.

Terkait akan hal tersebut, kata Dia, pihaknya tetap melihat kondisi di lapangan karena pada saat sekarang ini masyarakat juga masih kesulitan dalam perekonomian maupun di bidang lainnya.

“Oleh karena itu, pertimbangan itulah dari kami untuk memberikan alternatif-alternatif lainnya terkait dengan sanksi yang diberlakukan dalam penerapan disiplin dan penegakkan sanksi prokes,” jelas Rahmat Nuryadin.

Seluruh daerah di Provinsi Kalteng hanya ada sebagian daerah yang baru selesai penyusunan Raperda yakni Pemkot Palangka Raya kemudian yang telah selesai diberlakukan adalah Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan daerah yang lain masih sama yakni dalam tahap penyusunan serta masih dalam tahap kaji banding atau mengumpulkan referensi dari kabupaten-kabupaten lain.

BACA JUGA:   Pasutri Tewas Terseret Banjir, Ini Penjelasan Polisi

“Untuk Pemkab Barsel sendiri, terkait sanksi kurungan dan denda administrasi masih melihat dari perkembangan di lapangan namun pada prinsipnya tujuan dibuatnya Raperda ini adalah untuk memberikan suatu edukasi untuk masyarakat agar taat terhadap prokes,” katanya.

Sedangkan sarana lainnya kata Rahmat Nuryadin, akan dibicarakan dengan pihak instansi teknis namun itu adalah alternatif-alternatif terakhir dalam penegakkan maupun pendisiplinan prokes ini.

“Namun kita selalu mengimbau kepada seluruh masyarakat Barsel untuk mentaati prokes karena dengan mentaati Prokes adalah merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Rahmat Nuryadin. (Ded/beritasampit.co.id).