PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 secara virtual, Selasa 14 September 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.
Dalam kesempatan itu Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati memastikan Pemerintah Pusat, dan Daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.
“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrument APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Penegak hukum yang bersinergi dengan Pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini, kata Menkeu, meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP, dan LKPP.
Dengan melibatkan penegak hukum, maka akan menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program Pemerintah.
“Kita memahami, akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara sehingga dalam perencanaan, dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum,” pungkasnya. (Hardi/beritasampit.co.id).
