Kasus Dugaan Korupsi, Kades Bunut Jalani Pemeriksaan Selama Dua Hari

IST/BERITA SAMPIT : Jaksa Novryantino Jati Vahlevi saat sedang memeriksa Kades Bunut Edi Haryono (Kanan) beberapa hari yang lalu dimana Edi Hartono sedang didamping penasehat Hukumnya.

NANGA BULIK – Kepala Desa Bunut Edi Haryono telah menjalani pemeriksaan penyidik Kejaksaan Negeri Lamandau dua hari berturut-turut dari tanggal 14-15 September 2021, dimana tersangka sempat mangkir dengan alasan banjir.

Kejaksaan Negeri Lamandau, Bruriyanto Sukahar mengatakan pihaknya terus mendalami kasus dugaan korupsi yang sebelumnya telah lebih dulu menyeret bendahara desa tersebut.

“Kita tengah memeriksa Kades Bunut sebagai tersangka dan selama diperiksa didampingi oleh penasehat hukumnya,” ungkapnya lewat komunikasi via telpon saluler. Senin 20 September 2021.

Sementara itu penasehat hukum tersangka, Fajrul Islamy Akbar membeberkan bahwa secara umum Kades Bunut diperiksa sebagai tersangka adalah bagian dari pengembangan perkara tipikor Bendahara Desa Bunut, Juhriman yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Secara umum Kades ditanya seputar alur dana ADD, DD yang diterima dengan dana yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” bebernya.

BACA JUGA:   Disambut dengan Prosesi Adat di Lamandau, Begini Respon Danrem 102/Pjg

Setidaknya ada kurang lebih 40 pertanyaan yang diajukan penyidik. Namun tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan jelas karena ketidaktahuan Kades.

“Sampai dengan saat ini Kades secara umum tidak mengetahui dana-dana apa saja yang disangkakan kepadanya. Karena memang selama ini percaya pada Kaur Keuangan, Kades hanya tanda tangan SPJ yang diajukan. Tapi tentunya, kita lihat pengembangan lanjutan dari pihak Kejaksaan, pada intinya tersangka mengikuti setiap proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Lamandau,” pungkasnya.

Diketahui bahwa mencuatnya kasus korupsi Desa Bunut ini didasari dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Bunut pada tahun 2019.

BACA JUGA:   Tangkapan Sabu-Sabu Selama September 2021 Senilai Hampir 40 Juta Dimusnahkan

Jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Pemerintahan Desa Bunut, berdasarkan LHP tersebut adalah sebesar Rp 508.789.021.

Jumlah kerugian negara ini didapat dari hasil perhitungan jumlah penarikan dana ADD, DD, tahun 2019 dan Silpa 2018 di bank sebesar Rp 2.055.102.156, dikurangi jumlah belanja riil penggunaan dana sebesar Rp 1.546.313.135 pada tahun 2019.

Setelah mendapat penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari inspektorat, tim penyelidik kejaksaan negeri lamandau sejak akhir tahun kemarin melakukan penyelidikan untuk mencari tidak pidana yang dilakukan oleh oknum pemerintahan Desa Bunut, dan dari hasil pemeriksaan telah menyeret dua tersangka yakni kades dan kaur keungan atau bendahara desa.

(Andre/beritasampit.co.id)