Walikota Dumai Mohon Revisi DBH Migas, Sartono Hutomo: Kami Fraksi Demokrat Dukung Penuh

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo.

JAKARTA— Komisi VII DPR RI dan Walikota Dumai, Provinsi Riau melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum ((RDPU) di Gedung Nusantara I Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021).

Audiensi Walikota Dumai H Paisal ini dalam rangka permohonan perubahan kriteria daerah penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam Minyak dan Gas ,(DBH Migas).

Paisal memohon kepada pemerintah pusat dapat merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 214 K/83/MEM/2020 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Untuk Tahun 2021.

Paisal menjelaskan bahwa daerah penghasil untuk wilayah kerja di daratan (Onshore) merupakan kabupaten/kota yang didalam wilayah administratifnya ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (Wellhead) yang menghasilkan minyak bumi dan atau gas bumi yang terjual (Lifting) dan menghasilkan penerimaan negara.

BACA JUGA:   Indonesia Butuh Revolusi Ekonomi Hadapi Ancaman Kebangkrutan

“Kami mohon untuk direvisi, karena tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2021 dan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2004. Akibat dari definisi ini kota Dumai menjadi tidak dikreteriakan sebagai bagian kegiatan usaha hulu,” kata Paisal.

Walikota Dumai juga memohon kepada Komisi VII DPR RI untuk dapat mendukung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kota Dumai ke Kementerian ESDM.

“Agar hak masyarakat Dumai terkait Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) segera terwujud,” tandas Walikota Dumai, Paisal.

Menanggapi permohonan Walikota Dumai tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menyampaikan dukungannya terhadap usulan dan masukan Walikota Dumai terkait pengelolaan DBH Migas tersebut.

BACA JUGA:   Mendag: 2030 Niaga Elektronik Akan Kuasai Ekonomi Digital Hingga Rp1.908 Triliun

“Setelah mendengar masukan dan realitas di lapangan secara menyeluruh. Maka tidak ada keraguan tiada kata lain kami di DPR RI yang mewakili bapak semuanya. Walaupun dapil saya Jawa Timur 7, tapi ini kan keputusan dan kebijakan secara nasional yang mengikat,” ujar Sartono.

Sartono bilang Komisi VII DPR Fraksi Demokrat memberikan dukungan, nafas harapan yang sama, karena suatu kebijakan harus betul-betul berlandaskan kepada Undang-undang.

“Bagaimana pun ada pemerataan dan keadilan. Kami Komisi VII fraksi Demokrat akan memberikan dukungan penuh,” pungkas Sartono Hutomo.

(dis/beritasampit.co.id)