PPHN Perlu untuk Kesinambungan Pembangunan Nasional

Focus Group Discussion (FGD) di media Center Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (4/10/2021).

JAKARTA– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku dinamika kehidupan akhir-akhir ini telah menghadirkan diskursus publik mengenai urgensi dihadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan.

Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di media Center Parlemen Senayan Jakarta, Senin, (4/10/2021).

Menurut Bamsoet, PPHN perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

“Serta menghindarkan potensi pemborosan atau in-efisiensi pengelolaan anggaran negara yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan,” tutur Bamsoet.

FGD dengan tema ‘Merevitalisasi Lembaga MPR RI’ itu dihadiri Anggota MPR/DPD RI Periode 2019-2024, yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Bapak Pontjo Sutowo dan Pakat Aliansi Kebangsaan, Yudi Latief.

BACA JUGA:   Presiden Resmikan Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin

Bamsoet mengatakan kehadiran PPHN ini meniscayakan bahwa visi kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan sarana untuk memperjuangkannya
adalah melalui pembangunan.

“Hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan pedoman atau haluan, agar seluruh pemangku kepentingan punya persepsi dan perspektif yang sama,” imbuh Bamsoet.

Kesamaaan pandangan ini menurut Bamsoet, penting, mengingat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang luar biasa dari berbagai sudut pandang,
termasuk di dalamnya pandangan politik.

BACA JUGA:   Dukung Digitalisasi Ekonomi, Mukhtarudin Minta Pemerintah Percepat Program Palapa Ring di Indonesia

“Dengan segala capaian yang telah kita raih selama ini, kita perlu menyadari bahwa usaha pembangunan sungguh merupakan perjalanan panjang dan terjal. Dalam melintasi medan pembangunan yang panjang dan terjal itu, kita perlu menjaga kesinambungan pembangunan berlandaskan visi konstitusi, yang memberi prinsip dan haluan direktif berjangka panjang, tanpa harus kehilangan fleksibilitas untuk dapat merespon ancaman dan perkembangan yang terus berubah,” pungkas Bambang Soesatyo.

(dis/beritasampit.co.id)