SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak lima tahun berturut-turut.
Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng Hari Utomo kepada Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Poraktina Ike Harita.
“Kita mampu bertahan di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Ini yang menurut Menteri Keuangan luar biasa karena tidak semua daerah mampu bertahan seperti itu dalam kondisi keuangan yang terjadi perubahan karena sudah mau masuk triwulan kedua sehingga ada refocusing dan pemotongan,” kata Bupati Kotim Halikinnor dikutip dari Antara, Selasa 5 Oktober 2021.
Halikinnor menyebutkan, Kotawaringin Timur telah meraih opini WTP sebanyak tujuh kali. Penghargaan diberikan Menteri Keuangan karena pada 2020 lalu merupakan tahun kelima opini tertinggi itu berhasil dipertahankan selama lima tahun berturut-turut.
Penghargaan ini dirasakan sangat istimewa di tengah perjuangan pemerintah daerah untuk tetap menjaga kestabilan pemerintahan di tengah pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 lalu yang berimbas besar terhadap perekonomian, termasuk kemampuan keuangan daerah.
Menurut Halikinnor, penanganan COVID-19 membutuhkan dana besar. Namun penanganan dampak pandemi COVID-19 jauh membutuhkan biaya lebih besar karena berdampak terhadap banyak sektor seperti perekonomian, pendidikan dan lainnya.
“Penerimaan negara dan daerah berkurang. DAU diturunkan, DAK banyak batal, DBH juga sebagian masih piutang, begitu juga pendapat asli daerah. Di saat sulit itu alhamdulilah dengan kerjasama semua pihak, Kotawaringin Timur masih dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian,” sambung Halikinnor.
Sementara itu untuk mempertahankan prestasi ini, Halikinnor memerintahkan pengawasan dilakukan lebih awal dan lebih ketat. Setiap satuan organisasi perangkat daerah harus terus meningkatkan pengelolaan keuangan agar betul-betul baik, bukan hanya karena mengejar opini WTP.
Dia memerintahkan pengawasan dilakukan terus sampai ke bawah. Seperti Dinas Kesehatan harus mengawasi sampai ke seluruh puskesmas. Begitu pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga harus mengawasi pengelolaan keuangan desa.
“Meraih prestasi itu cukup berat, tetapi mempertahankan jauh lebih berat karena biasanya pemeriksaan akan lebih teliti dan mendalam lagi. Makanya kita harus terus bekerja keras meningkatkan kinerja, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan,” kata Halikinnor.
(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)
