Efisiensi Anggaran, Diskominfo Kotim Gagas Integrasi Internet Menuju Smart City

Kepala Diskominfo Kotim Multazam bersama perwakilan puluhan instansi mendengarkan paparan teknis terkait rencana program integrasi internet di lingkup pemkab setempat di Sampit, Rabu 6 Oktober 2021.//Ist-ANTARA/Norjani;

SAMPIT – Untuk efisiensi, sekaligus bagian dari langkah menuju visi Smart City atau Kota Cerdas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menggagas integrasi internet di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

Kepala Diskominfo Kotim, Multazam, menjelaskan, saat ini belanja internet satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) masih dilakukan secara parsial atau masing-masing. Biaya yang dikeluarkan tiap SOPD bervariasi, dari sekitar Rp30 juta hingga mencapai Rp400 juta per tahun.

Jika diakumulasikan, jumlah itu dinilai sangat besar karena terdapat 30 SOPD di daerah ini. Hal ini dinilai sebuah pemborosan karena seharusnya bisa diefisiensikan dengan cara integrasi internet.

‚ÄúVisi Smart City atau Kota Cerdas ini sedang kami susun sebagai masukan kepada pimpinan. Minimal di tahun 2022 nanti kita berharap ada langkah-langkah efisiensi anggaran, tetapi benefit yang kita dapat justru lebih banyak, termasuk ruang-ruang publik,” kata Multazam, Rabu 6 Oktober 2021. Demikian dilansir dari Antara,

Dia mencontohkan, jika SOPD A sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 10 MBps maka tidak perlu lagi membeli internet dengan sistem paket 20 MBps. Padahal sisanya tidak dimanfaatkan. Inilah yang dinamakan pemborosan.

Untuk itu, pihaknya menggagas integrasi internet. Artinya belanja internet di lingkup Pemkab Kotim dilakukan secara terintegrasi di Diskominfo, sehingga bisa lebih hemat karena distribusinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kapasitas internet masing-masing SOPD.

BACA JUGA:   DPRD Kotim Dorong Perbaiki Jalan Menuju Desa Tumbang Gagu

Dikatakan pula, jika melihat dari penawaran sebuah vendor dengan biaya berkisar antara Rp1,8 miliar hingga Rp2,6 miliar per tahun untuk internet terintegrasi, Multazam menilai ini masih jauh lebih efisien dibanding belanja internet secara parsial masing-masing SOPD seperti yang terjadi saat ini.

Selain biaya lebih murah, Multazam menyebut, banyak manfaat lain yang didapat jika dilakukan integrasi internet. Penggunaan internet akan lebih efektif sesuai kebutuhan, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk akses internet gratis bagi masyarakat untuk di tempat-tempat publik seperti taman kota hingga aula-aula desa.

Integrasi internet juga akan memudahkan program lain seperti integrasi layanan, data, koordinasi bahkan komunikasi dengan seluruh SOPD hingga ke kecamatan dan desa. Sebab pengiriman data akan lebih mudah, cepat dan akurat, bahkan bisa digunakan untuk rapat secara virtual karena pihak penyedia jasa layanan menyiapkan jaringan hingga menjangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten ini.

Manfaat lainnya, lanjut Multazam, yaitu akan memudahkan pengawasan seperti pemasangan CCTV atau kamera tersembunyi di lingkungan kantor hingga jalan raya untuk berbagai kepentingan publik.

“Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan bagian kontribusi kami dalam rangka melakukan langkah-langkah efisiensi meningkatkan kesejahteraan pegawai. Harus diintegrasikan agar pengelolaan pelayanannya menjadi lebih baik,” harap Multazam.

BACA JUGA:   KONI Kotim Serahkan Peralatan Angkat Berat Standart Nasional Untuk Pabersi

Menurut Multazam, penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan publik kini menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah daerah terus meningkatkan kemampuan agar bisa mengimbangi dan memenuhi kebutuhan layanan kepada masyarakat.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim, Imam Subekti, mendukung adanyan integrasi internet tersebut. Pria yang baru dilantik memimpin instansi tersebut ini segera mempelajarinya secara internal.

“Pada prinsipnya mendukung ini karena kami memang memerlukan dukungan teknologi informasi dalam pelayanan. Tapi saya akan pelajari dulu terkait anggarannya. Jika ini diwujudkan nanti, kami minta saat migrasi data jangan sampai mengganggu pelayanan kami kepada masyarakat,” ujar Imam Subekti.

Dukungan serupa disampaikan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil) Kotim, Muchsin.

Bagi instansinya, gagasan ini akan sangat bermanfaat dalam pelayanan kependudukan, khususnya sinkronisasi dan keakuratan data serta pelayanan hingga ke tingkat desa.

“Kami mendukung karena penting untuk data kependudukan. Saat ini beberapa desa harus datang ke Sampit jika ada urusan terkait administrasi kependudukan, sehingga cukup lama. Ini sangat bagus untuk koneksi data hingga ke desa,” kata Muchsin.

(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)