JAKARTA— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan adanya Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), sehingga menggambarkan capaian besar yang ingin diraih Indonesia dalam 50 sampai 100 tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Bambang Soesatyo dalam acara Focus Group Discussion di Media Center Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (11/10/2021).
“Ke depan Presiden, gubernur, bupati/wali kota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN,” tutur Bamsoet.
Dengan demikian, lanjut Bamsoet, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/wali kota akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.
Dialog dengan tema, ‘Mengkukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban Menuju Cita-cita Nasional Dengan Paradigma Pancasila’ itu dihadiri Mantan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Era Soeharto, Abdul Latief dan Guru Besar IPB Universitas, Didin Damanhuri.
Bamsoet mengatakan Pokok-pokok Haluan Negara penting untuk mencegah proyek mangkrak atau proyek pembangunan yang dikerjakan serampangan.
“Seperti yang beberapa hari ini dikeluhkan Presiden Joko Widodo, banyak program pemerintah daerah yang tidak sinkron dengan program pemerintah pusat. Misalnya, ada pembangunan waduk, tetapi tidak ada irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada akses jalan,” ungkap politisi Golkar ini.
Mantan Ketua DPR RI itu bilang dengan adanya PPHN keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab presiden, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
“Mengingat dalam membangun bangsa, tidak mungkin hanya dilakukan dalam lima atau sepuluh tahun kepemimpinan presiden. Butuh keberlanjutan dari satu presiden ke presiden penggantinya,” pungkas Bambang Soesatyo.
Hal senada juga disampaikan Abdul Latief yang berharap adanya PPHN dalam prospek pembangunan jangka panjang.
“Siapa yang tak butuh PPHN, alasannya apa?, Jadi saya kira PPHN ini sangat, sangat, sangat penting untuk diwujudkan,” tandas Abdul Latief.
Didin Damanhuri, mengatakan berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang, sehingga arah pembangunannya memiliki fokus, seperti China dengan visi 2050 atau Arab Saudi dengan visi 2030. Sedangkan Indonesia untuk program pembangunannya usai kepemimpinan Presiden Jokowi pada 2024 masih belum jelas.
“Jadi, kita butuh PPHN untuk bangsa kita,” imbuh Didin Damanhuri.
(dis/beritasampit.co.id)
