Rencana Pengelolaan Integrasi Internet Pemkab Kotim Dimulai Awal 2022

Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Multazam (Kanan) menjelaskan kepada Bupati Halikinnor (tengah) dan Sekretaris Daerah Fajrurrahman terkait pelayanan data untuk publik oleh Diskominfo, Selasa 5 Oktober 2021.//Ist-ANTARA/Diskominfo Kotim;

SAMPIT – Rencana integrasi pengelolaan internet di satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, bisa dimulai awal 2022.

Bupati Kotim Halikinnor mengaku sudah mendapat penjelasan dan manfaat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Multazam, terkait rencana integrasi pengelolaan internet tersebut.

Ia meminta rencana ini dibahas secara rinci agar bisa segera dilaksanakan. Pembahasan bersama diperlukan agar saat pelaksanaan nantinya tidak sampai muncul masalah.

“Targetnya kalau bisa awal 2022 sudah bisa dimulai,” kata Bupati Kotim, Halikinnor, dikutip dari Antara, Senin 18 Oktober 2021.

Halikinnor sepakat dengan rencana integrasi pengelolaan internet tersebut demi efisiensi dan peningkatan layanan. Namun, kebijakan ini harus dipersiapkan dengan baik, apalagi menyangkut integrasi data dan layanan secara online agar tidak sampai terganggu saat proses migrasi.

“Internet akan dibenahi dan sentralisasi. Saya sepakat karena ini lebih hemat. Terobosan-terobosan seperti ini yang diperlukan,” kata Halikinnor.

BACA JUGA:   Pesan Camat MHS Kepada Damang Kepala Adat Baru, Apa Ya Pesannya?

Kepala Diskominfo Kotim, Multazam, menjelaskan integrasi internet di lingkup pemerintah kabupaten setempat dilakukan untuk efisiensi, sekaligus bagian dari langkah menuju visi “Smart City” atau Kota Cerdas.

Saat ini belanja internet Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) masih dilakukan secara parsial atau masing-masing. Biaya yang dikeluarkan tiap SOPD bervariasi, ada yang sekitar Rp30 juta, namun ada pula yang mencapai Rp400 juta per tahun.

Jika diakumulasikan, jumlah itu dinilai sangat besar karena jumlah SOPD di daerah ini lebih dari 30 SOPD. Kenyataan ini dinilai sebuah pemborosan karena seharusnya bisa diefisiensikan dengan cara integrasi internet.

“Misalnya SOPD A sebenarnya tidak perlu membeli internet sampai 20 Mbps karena kebutuhannya hanya sekitar 10 Mbps, tapi karena harus membeli sistem paket 20 Mbps maka harus membeli sebesar itu, padahal sisanya tidak dimanfaatkan. Ini kan pemborosan,” kata Multazam.

Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menggagas integrasi internet agar lebih hemat karena distribusinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kapasitas internet masing-masing SOPD.

BACA JUGA:   Pengembangan PAUD di Kotim Masih Peringkat Ke Dua Se-Kalteng

Jika melihat dari penawaran sebuah vendor dengan biaya berkisar antara Rp1,8 miliar hingga Rp2,6 miliar per tahun untuk internet terintegrasi, Multazam menilai ini masih jauh lebih efisien dibanding belanja internet secara parsial masing-masing SOPD seperti yang terjadi saat ini.

Selain biaya lebih murah, Multazam menyebut banyak manfaat lain yang didapat jika dilakukan integrasi internet. Penggunaan internet akan lebih efektif sesuai kebutuhan, sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk akses internet gratis bagi masyarakat untuk di tempat-tempat publik seperti taman kota hingga aula-aula desa.

Integrasi internet juga akan memudahkan program lain seperti integrasi layanan, data, koordinasi bahkan komunikasi dengan seluruh SOPD hingga ke kecamatan dan desa.

Pengiriman data akan lebih mudah, cepat dan akurat, bahkan bisa digunakan untuk rapat secara virtual karena pihak penyedia jasa layanan menyiapkan jaringan hingga menjangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten ini.

(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)