Polri Ungkap 13 Kasus Pinjaman Online

Tangkapan layar Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto saat memberikan keterangan pers terkait kasus pinjaman online ilegal secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021.//Ist-ANTARA/Syaiful Hakim;

JAKARTA – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan hingga saat ini aparat kepolisian telah mengungkap 13 kasus pinjaman online atau daring ilegal.

“Kami sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami mengungkap dari Bareskrim sendiri, lalu dari Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Jawa Tengah,” kata Agus dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD secara daring, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 22 Oktober 2021.

Agus mengatakan, penyidik polisi masih terus mendalami dan mengembangkan kasus tersebut.

Saat ini, lanjut dia, aparat kepolisian sedang melakukan analisis, dimana hasil analisisnya akan diberikan ke seluruh polda di wilayah Indonesia.

BACA JUGA:   Pakar Ilmu Hukum Sarankan Perbaikan UU Cipta Kerja Dimulai Dari Awal

“Kami sedang analisis. Kemudian hasil analisis tersebut akan kami distribusikan ke seluruh wilayah agar pelaku-pelaku usaha ‘pinjol’ ilegal bisa kami tindak sesuai apa yang sudah diputuskan pemerintah,” tuturnya.

Ia pun menegaskan, Polri siap memberikan perlindungan bagi masyarakat.

“Keputusan pemerintah yang mengimbau kepada masyarakat yang terlanjur menjadi korban pinjol ilegal kami jajaran kepolisian siap memberikan pengamanan,” ujarnya.

Menurut Agus, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram yang disebarkan kepada jajaran Polda di Indonesia terkait penanganan pinjol ilegal tersebut.

BACA JUGA:   Polri Tegaskan Komitmen Hormati Kebebasan Pers

“Atas perintah Kapolri, kami sudah menerbitkan Surat Telegram kepada seluruh polda untuk memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat jika ada tindakan-tindakan yang dirasakan mengganggu baik secara psikis maupun fisik kepada warga yang jadi korban pinjol ilegal. Jadi masyarakat mohon agar berani melapor ke kepolisian atas peristiwa yang dihadapi jika terkait pinjol ilegal,” papar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus menambahkan, pinjol ilegal tidaklah sah secara hukum perdata lantaran tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif.

Oleh karena itu, Agus meminta kepada masyarakat yang sudah terlanjut menjadi korban pinjol ilegal untuk tidak ragu melapor kepada pihak kepolisian.

(Antara)