SAMPIT – Kenaikan tarif PDAM Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur terus menjadi polemik di masyarakat. Apa lagi ditengah pandemi saat ini yang mana kondisi kebutuhan ekonomi masyarakat masih sulit.
Menurut salah seorang pengamat politik Muhammad Saleh, bahwa setiap program kebijakan dari pemerintah, biasanya perusahaan BUMD selalu mendapatkan suntikan dana dari APBD untuk kepentingan masyarakat.
“Seharusnya sebagai BUMD jangan terlalu mengejar profit ditengah pandemi saat ini. Perusahaan daerah ini hadir bukan untuk membebankan, namun bagaimana bisa meringankan masyarakat,”ujarnya, Selasa 26 Oktober 2021.
Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim ini juga mengkritisi, peran dewan yang kurang peka merespon permasalahan tarif PDAM yang sangat mencekik ekonomi masyarakat ditengah pandemi yang masih melanda bangsa ini.
“Fungsi pengawasan dewan itu dijalankan, wakil rakyat harus kritis jika melihat kebijakan yang diambil tidak berpihak kemasyarakat,” katanya.
“Teman-teman dewan harus peka melihat kondisi saat ini, biarkan masyarakat pulih dulu ekonominya,”tegasnya
Seperti diketahui sebelumnya DPRD Kotim telah melakukan RDP bersama pimpinan PDAM Kotim untuk membahas soal kondisi perusahaan milik daerah itu. Selasa (19/10) lalu.
Sementara itu, berkaitan dengan adanya rencana Bupati Kotim yang menyatakan akan mengevaluasi tarif PDAM tersebut, menurut Saleh merupakan kebijakan yang diinginkan masyarakat.
Jangan sampai kebijakan yang diambil Pemerintah, menjadi beban dan menambah penderitaan masyarakat Kotim.
“Kita apresiasi dengan Bupati yang cepat tanggap dengan keluhan tersebut. Masalah kenaikan tarif PDAM ini memang Mutlak harus dilihat, didengan dan juga namun mutlak harus disetop,”tandasnya.
(Cha/beritasampit.co.id)
