Guspardi Gaus Ajak Semua Elemen Bangsa Menolak Praktik Politik Identitas Jelang Pilpres 2024

Guspardi Gaus dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (27/10/2021). (foto: beritasampit.co.id/Adista Pattisahusiwa).

JAKARTA— Anggota MPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengingatkan praktik politik identitas sangat berbahaya, karena bisa memicu keterbelahan di tengah masyarakat.

Guspardi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, (27/10/2021).

Dialog dengan tema ‘Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang Pilpres 2024’ itu dihadiri Pakar Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Sementara Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Anggota MPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera hadir secara virtual.

Guspardi mengaku saat ini, di tengah munculnya Politik Identitas mengarah pada kontra ideologi bangsa. Contohnya, kejadian di Pilkada DKI Jakarta sampai sekarang hampir belum bisa sembuh luka akibat politik identitas.

BACA JUGA:   Perkuat Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman RI Hadiri Diskusi dengan Alumni UI

Untuk itu, Guspardi meminta segenap masyarakat Indonesia diharapkan mampu melakukan penyegaran kembali, untuk mengenali dan memahami landasan ideologi yang akhir-akhir ini terasa mulai luntur, dan bahkan cenderung kehilangan makna.

“Dengan tema ‘Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas’ ini saya rasa sangat luar bias, itu artinya ada upaya, ada keinginan, ada komitmen, bagaimana kita sebagai bangsa dan negara ini perlu lakukan langkah-langkah ikhtiar, ijtihad untuk merawat persatuan,” tutur Guspardi.

BACA JUGA:   Legislator Golkar: Mari Perkuat Ikatan Kebangsaan Pasca Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI ini bilang untuk merawat perkuat komitmen Kebangsaan dalam bingkai kebhinekaan tersebut, maka dibutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa bersama-sama menolak praktik politik Identitas.

Guspardi berujar pengalaman sejarah dua kali Indonesia melakukan Pilpres pada 2014 dan 2019 itu lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

“Jadi, kita perlu meminimalisir, menghilangkan dan tentu ada upaya-upaya semua pihak agar politik identitas itu secara bertahap harus dihentikan,” pungkas Guspardi Gaus.

(dis/beritasampit.co.id)