SAMPIT – Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Johny Tangkere menegaskan kepada para pelaku jasa transportasi khususnya roda empat seperti truk CPO dan truk yang melebihi kapasitas muatan dilarang masuk ke dalam ruas jalan Kota Sampit. Penegasan itu kembali dilontarkan setelah adanya kejadian truk CPO bermuatan mengalami laka tunggal.
“Kita sudah lama memberikan imbauan agar truk CPO dan truk melebihi kapasitas untuk tidak masuk dalam Kota Sampit, kita memang mengakui kekurangan personel baik dari Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk melakukan pengawasan 1×24 jam mengawasi hal itu. Dalam hal ini, seharusnya pengertian dari rekan-rekan sopir bisa paham akan hal ini,” katanya, Sabtu 13 November 2021.
Mantan Kadis DPMPTSP ini juga mengakui, beberapa hari yang lalu melakukan rapat bersama dengan pihak Satlantas, Dinas PU dan inspektorat serta pihak transportir yang diwakili oleh enam orang. Dari pertemuan itu disepakati pihak transportir akan membantu untuk menimbun tanah agregat B di Jalan Lingkar Selatan.
“Kami minta untuk dibantu soal Jalan Lingkar Selatan itu, memang Lingkar Selatan itu jalan provinsi dan kita Pemerintah Daerah tidak boleh membantu untuk timbun jalan itu, karena dengan APBD kabupaten kita tidak bisa melakukan pemeliharaan jalan di lingkar selatan,” ungkapnya.
Dari pertemuan itu juga disampaikan Johny, dirinya memberikan waktu sampai bulan November ini kepada asosiasi truk Kotim untuk membentuk koperasi guna membantu Pemerintah. Misalkan truk lewat oleh asosiasi melalui koperasi itu memintai uang Rp 50 atau Rp 25 per-truk.
“Kumpulkan uang itu dan koordinasi dengan Dinas PU untuk di agregat B dan meratakannya. Lakukan itu sampai tahun depan, sesuai janji pak Gubernur Kalimantan Tengah. Jalan Lingkar Selatan itu akan dimuluskan dengan dana sebesar Rp 50 miliar tahun depan,” ungkap Johny.
Dirinya berharap dengan apa yang dilakukan oleh asosiasi sopir truk itu bisa menjadi contoh, biar iuran kecil lakukan saja terus sampai itu nanti terkumpul. Dana tersebut nantinya dipertanggungjawabkan oleh koperasi, bukan pihak Dinas Perhubungan maupun Satlantas tapi oleh pihak koperasi itu sendiri.
Nantinya jika Jalan Lingkar Selatan sudah di aspal mulus, pihak Pemerintah dengan menggunakan dana koperasi itu sebagai biaya untuk menambal jalan bila ada jalan yang berlubang. “Misalkan kita buatkan spanduk dengan tulisan pemeliharaan jalan ini menggunakan dana asosiasi koperasi transportir Kotim,” bebernya.
Johny Tangkere juga menegaskan truk ber-plat B atau non KH jangan lagi berlintas di Kotim. “Kita punya prinsip dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, hargailah kita masyarakat Kotim. Nggak malu punya truk menginjak jalan kita, tapi anda bayar pajak di daerah lain,” tuturnya.
Lebih jauh ia menjelaskan, tahun depan pihaknya juga akan meminta perusahaan sawit untuk membahas bagaimana langkah-langkah perkebunan ikut andil dalam perawatan jalan. Bahkan nanti ia akan meminta agar plat non KH jangan dilayani lagi.
“Bila dia tetap melayani kita ambil tindakan, kita hentikan pelayanan di Kotim, karena minyak di Kotim bukan untuk mobil di luar Kotim,” tegasnya.
Tidak hanya itu saja, berkaitan dengan bengkel-bengkel truk besar di dalam kota nanti akan diminta pindah ke lingkar luar kota. Tidak boleh ada yang dalam kota lagi, parkir pun tidak boleh dalam kota.
“Kenapa pak Gubernur marah, karena ratusan miliar dan triliunan hanya untuk perbaikan jalan, sudah di aspal licin tapi diperbaiki dan rusak lagi. Rusaknya oleh siapa, oleh truk-truk besar itu termasuk yang non plat KH, saya paham kenapa pak Gubernur marah, ini kan daerah kita, masa kegiatannya hanya urus jalan saja nggak. Apa nggak ada yang lain,” tutupnya. (im/beritasampit.co.id).
