Ketua Bapemperda : Retribusi Jangan Membebani Masyarakat

RAPAT : IST/BERITA SAMPIT - Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo didampingi anggota Bapemperda Darmawati (kiri) saat memimpin jalannya rapat.

SAMPIT – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo mengingatkan pihak eksekutif soal pemberlakuan peraturan daerah tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung (RPPG) jangan sampai membebani masyarakat.

“Penting harus kita ingat, bahwa memang kita berupaya meningkatkan PAD melalui retribusi itu, jangan juga hal itu dapat membebani masyarakat, entah itu dari sisi tarif maupun persyaratannya yang malah membuat masyarakat kesulitan memenuhinya,” kata Handoyo J Wibowo, Senin 29 November 2021.

BACA JUGA:   3 Jam Berkobar Sekitar 50 Kios Pasar Pundu Jadi Arang

Dirinya berharap kepada semua instansi yang hadir dan terkait dengan Ranperda itu, bisa menjadikan acuan dalam upaya penataan bangunan, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Anggota Bapemperda Dadang H Syamsu mengingatkan agar pemberlakuan syarat yang terlalu rumit dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat dalam memenuhi persyaratan tersebut.

Peraturan daerah jangan hanya berfokus pada upaya menggali PAD saja. Tetapi juga harus memikirkan masalah teknis agar tidak sampai membebani dan jika terlalu memberatkan dikhawatirkan malah membuat masyarakat enggan dan mampu memenuhi syarat mengurus izin tersebut.

BACA JUGA:   Stok Darah Golongan A Menipis, PMI Kotim Undang Pendonor untuk Berpartisipasi

“Warga kebanyakan membangun tanpa pemborong. Kalau syarat teknis diatur sertifikat layak fungsi itu khawatirnya akan sulit bagi warga. Kalau bagi pengembang mungkin itu tidak masalah. Hal seperti ini perlu menjadi pemikiran agar peraturan daerah tersebut efektif,” sampai Dadang.

(im/beritasampit.co.id).