SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendorong pemerintah setempat melakukan penguatan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
Pernyataan Fraksi PDIP itu sebagai bagian dari antisipasi agar penanganan saat terjadi bencana bisa lebih maksimal. Ini berkaca pada bencana banjir beberapa waktu lalu ketika pemerintah daerah sempat terkendala lantaran anggaran banyak tersedot untuk penanganan pandemi COVID-19.
Fraksi PDIP mengapresiasi dinaikkannya alokasi anggaran penanganan bencana melalui pos anggaran belanja tidak terduga. Jika dulunya hanya Rp1 miliar, kini dinaikkan menjadi Rp5 miliar.
“Untuk itulah saat pembahasan anggaran kami mengharapkan ada penambahan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2022 sebesar 5 sampai 10 persen,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kotim, Modika Latifah Munawarah, dikutip dari Antara, Sabtu 4 Desember 2021.
Ketersediaan anggaran sangat penting agar pemerintah bisa dengan cepat mengambil tindakan di lapangan saat terjadi bencana, termasuk sesegera mungkin menyalurkan bantuan untuk korban bencana agar tidak sampai ada yang kesulitan atau telantar.
Pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dengan nilai signifikan untuk penanggulangan bencana, dinilai sudah seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal itu lantaran daerah ini termasuk daerah rawan bencana seperti banjir, kebakaran hutan lahan serta permukiman, tanah longsor, abrasi, angin kencang dan lainnya.
Musibah yang cukup sering terjadi adalah banjir. Kecamatan yang rawan banjir yaitu Antang Kalang, Telaga Antang, Mentaya Hulu, Tualan Hulu, Bukit Santuai, Parenggean, Cempaga, Cempaga Hulu dan Kota Besi. Bahkan ada kawasan yang sudah tiga kali dilanda banjir dalam setahun ini.
Tidak hanya di kawasan pelosok, banjir juga kerap melanda kawasan pusat kota Sampit yakni Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Banjir mengganggu aktivitas masyarakat karena di beberapa titik ketinggian air cukup parah hingga masuk ke dalam rumah warga.
Untuk itulah Fraksi PDIP mendorong pemerintah kabupaten, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial untuk mendapat alokasi dana yang cukup serta kesiapan personel dan peralatan yang memadai.
“Hal ini untuk mengantisipasi keadaan darurat bencana dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi, terlebih saat ini kita sedang mengalami musim penghujan sangat rawan terjadi banjir,” demikian Modika Latifah Munawarah.
Sementara itu saat rapat evaluasi banjir pada 19 November lalu, pemerintah daerah meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat banjir karena saat itu banjir cukup parah melanda sejumlah desa. Status tersebut ditetapkan selama 14 hari dan hari ini telah berakhir.
(Antara)
