Kemenag Tunggu Persetujuan Pembentukan Ditjen Pesantren

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama M. Ali Ramdhani. (ANTARA/Kemenag)

JAKARTA – Kementerian Agama telah mengajukan usulan pembentukan direktorat jenderal (ditjen) pesantren dan saat ini prosesnya tengah menunggu persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Presiden Joko Widodo.

“Progresnya sepanjang yang saya tahu sudah diajukan oleh Kementerian Agama, tinggal Approval dari Kemenpan RB dan Presiden. Domain kita hanya pengusulan,” ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani di Jakarta, Rabu 8 Desember 2021.

Dhani menegaskan, pembentukan ditjen pesantren itu penting direalisasikan karena pesantren memiliki keunikan tersendiri, baik dari sisi kurikulum maupun tujuan pendidikan.

BACA JUGA:   Pengiriman Jamaah Umrah Kembali Akan Dihentikan Sementara

Dari sisi kurikulum, katanya, pesantren berdiri sendiri tanpa ada campur tangan negara. Selain itu, untuk menjaga mutu pendidikan dimonitoring dan diawasi majelis masyayikh, bukan Badan Akreditasi Nasional (BAN), seperti lembaga pendidikan lain.

“Mereka (di pesantren) punya majelis masyayikh untuk menjaga mutu, di kita (non pesantren) ada BAN, punya BAS. Di pesantren itu lain dan kurikulum tidak boleh diatur sama negara karena mereka punya khas,” kata dia.

Sementara di tujuan pendidikan, menurut Dhani, ada tiga aspek yang menjadi kejaran utama dari pesantren, yakni dakwah, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

BACA JUGA:   Sejumlah Titik di Kuta-Bali Terendam Banjir

“Tiga hal tersebut sulit dilakukan oleh pendidikan nonpesantren,” kata dia.

Ia menjelaskan, selama ini pesantren masuk pada domain Dirjen Pendidikan Islam Kemenag. Apabila disetujui menjadi direktorat baru, maka pendidikan Islam (pendis) hanya akan mengelola lembaga pendidikan madrasah hingga perguruan tinggi keagamaan.

Di satu sisi, Undang-Undang Pesantren yang baru diterbitkan menjadi pemantik semangat agar pesantren memiliki direktorat khusus di Kemenag.

“Sejak ada Undang-Undang Pesantren, seperti memandatkan ada eselon satu yang khas mengelola itu,” kata dia.

(Antara)