BPN Palangka Raya selesaikan 1.636 Sertifikasi Lahan Masyarakat melalui Program PTSL

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya Absiah (kanan) menerima sertifikat lahan dari Kepala BPN Palangka Raya Budhy Sutrisno di Palangka Raya, Jumat 10 Desember 2021. ANTARA/Rendhik Andika.

PALANGKA RAYA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palangka Raya, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2021, telah menyelesaikan 1.636 sertifikasi lahan milik masyarakat Kota Palangka Raya.

“Melalui program PTSL, tahun ini kita telah menyelesaikan 1.636 sertifikat tanah. Sebagian besar sudah diserahkan kepada masyarakat, hari ini kita serahkan kembali 50 sertifikat dan sisanya kita bagikan di akhir tahun,” kata Kepala BPN Palangka Raya, Budhy Sutrisno, di Palangka Raya pada Jumat 10 Desember 2021.

Pernyataan itu diungkapkan dia, terkait acara penyerahan sertifikat lahan yang dilaksanakan serentak di tiga provinsi yaki Bangka Belitung, Kalimantan Tengah dan Jambi.

“Pada hari ini, selain 50 sertifikat lahan milik masyarakat melalui program PTSL, kami juga menyerahkan 18 sertifikat lahan kepada Pemkot Palangka Raya dan satu sertifikat lahan kepada BNN Kota Palangka Raya,” kata Budi.

BACA JUGA:   Begini Tips Hindari Hepatitis Akut

Di sisi lain, dia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat, agar lebih aktif mengurus sertifikat lahan yang dimiliki. Sekarang Kementerian ATR/BPN memberikan kesempatan seluas luasnya kepada perseorangan, yayasan, badan hukum dan siapapun juga untuk mensertifikatkan tanah.Di an tara cara pengurusan tersebut seperti melalui prosedur normal dengan datang langsung di kantor BPN.

Dia menerangkan legalitas tanah menjadi sangat penting sebagai bukti sah di mata hukum atas penguasaan yang dimiliki. Salah satu tujuannya agar meminimalkan potensi konflik atau sengketa lahan tersebut.

Selain itu, keberadaan sertifikat lahan juga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan hutang ke bank dengan bunga pinjaman rendah. Namun, lanjut dia, kondisi ini harus dilakukan secara bijak oleh masyarakat.

BACA JUGA:   Masih Ada Empat Kelurahan di Kota Palangka Raya Zona Merah COVID-19

“Harus digunakan untuk sesuatu yang produktif. Misalnya menambah modal usaha. Besaran pinjaman dan cicilan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pengembalian,” kata Budi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, Absiah, usai menerima 18 sertifikat lahan milik pemerintah setempat mengatakan, setidaknya pihaknya telah mengajukan 300 sertifikasi lahan.

“Seluruhnya aset milik pemerintah kota. Sebagian sudah diserahkan, seperti hari ini ada 18 sertifikat. Sisanya masih berproses. Kami terus berupaya agar seluruh aset pemerintah nantinya tersertifikasi,” katanya.

(Antara/BS65)